☰Daftar Isi Regulasi22 Pasal

PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 5 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Program Adiwiyata

Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 22

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

5Nomor

2025Tahun Terbit

22Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 2 dari 22

TEKS RESMI

Pasal 2

(1) Program Adiwiyata ditujukan kepada: a. sekolah dasar dan/atau madrasah ib tidaiyah; b. sekolah menengah pertama dan/atau madrasah tsanawiyah; c. sekolah menengah atas dan/atau madrasah aliyah; dan d. sekolah menengah kejuruan dan/atau madrasah aliyah kejuruan. (2) Sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. (3) Sekolah dan/atau madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mela kukan registrasi melalui Sistem Informasi Adiwiyata (SIDIA) disertai dengan surat keputusan tim Sekolah Adiwiyata.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

InformasiDisebut dalam Pasal 2

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…

KeputusanDisebut dalam Pasal 2

Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

KewenanganDisebut dalam Pasal 2

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 2

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…

PatenDisebut dalam Pasal 2

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

Perangkat DaerahDisebut dalam Pasal 2

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Uraian…

PutusanDisebut dalam Pasal 2

keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.…

Urusan PemerintahanDisebut dalam Pasal 2

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahProgram Magang MahasiswaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERATURAN OJK Nomor 19 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 21Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelNias Selatan Finalisasi Perbup PAUD Satu Tahun Prasekolah, Siapkan RAD 2026–2029Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium