PORTAL REGULASIPERMENHAN
PERMENHAN Nomor 33 Tahun 2025
Tentang
Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara
Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 17
☰Daftar Isi Regulasi17 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →33Nomor
2025Tahun Terbit
17Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 1 dari 17
6%
TEKS RESMI
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan
dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen
Cadangan.
2. Penataan adalah kegiatan penyiapan dan penetapan
sumber daya nasional serta sarana dan prasarana
nasional untuk komponen pendukung pertahanan
negara.
3. Penyiapan adalah proses menyiapkan sumber daya
nasional dan sarana prasarana untuk didata, dipilah,
dipilih dan diverifikasi menjadi calon Komponen
Pendukung.
4. Penetapan adalah proses menetapkan sumber daya
nasional dan sarana prasarana yang telah diverifikasi
menjadi Komponen Pendukung.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut
Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Urusan PemerintahanTerkait Pasal 1
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dan pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah…
Komponen Pendukung Pertahanan NegaraDisebut dalam Pasal 1Komponen Pendukung Pertahanan Negara adalah istilah yang digunakan dalam hukum pertahanan negara dan Tentara Nasional Indonesia untuk menjelaskan…
TahananDisebut dalam Pasal 1Tahanan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks putusan, upaya hukum, atau pelaksanaan putusan. Makna, ruang lingkup, syarat,…
PenetapanDisebut dalam Pasal 1Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PeraturanDisebut dalam Pasal 1Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara