PORTAL REGULASIPERMENHAN
PERMENHAN Nomor 33 Tahun 2025
Tentang
Penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara
Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 17
☰Daftar Isi Regulasi17 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →33Nomor
2025Tahun Terbit
17Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 17
35%
TEKS RESMI
Pasal 6
Pendataan warga negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) dari unsur warga lain untuk individu yang
akan didata harus memenui persyaratan paling sedikit
meliputi:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun1945;
c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
d. sehat jasmani dan rohani.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara