PERMENKUM Nomor 38 Tahun 2025

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan nya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2025
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UN DANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA ,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
- 6 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATA N
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM
DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
A. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI,
PEJABAT ADMINISTRATOR , DAN PEJABAT PENGAWAS
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL
1 SEKRETARIS JENDERAL 17
2 STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN 16
3 STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL 16
STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN
4 16
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
5 KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI 15
KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN TATA
6 13
USAHA
7 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN 13
8 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA 13
9 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
10 KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA 15
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM
11 13
INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA USAHA
KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA
12 13
MANUSIA
13 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
14 KEPALA BIRO KEUANGAN 15
KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA
15 13
USAHA
16 KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 13
17 KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN 13
18 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
19 KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA 15
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA
20 13
USAHA
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
21 13
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
- 7 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN
22 13
BARANG MILIK NEGARA
23 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN
24 15
KERJA SAMA
KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
25 13
DAN TATA USAHA
26 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA 13
27 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
28 KEPALA BIRO UMUM 15
29 KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN 13
30 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI 10
31 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI 10
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT
32 10
JENDERAL
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF
33 10
KHUSUS MENTERI
34 KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA 13
35 KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM 10
KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN
36 10
DINAS
37 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
38 KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN 13
39 KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN 10
40 KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN 10
41 KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN 10
42 KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 15
43 KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA 13
44 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG -
45 17
UNDANGAN
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN
46 15
PERUNDANG - UNDANGAN
47 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13
48 KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA 13
49 KEPALA BAGIAN UMUM 13
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
50 10
PROTOKOL
51 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
- 8 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
DIREKTUR PERENCANAAN PERATURAN
52 15
PERUNDANG - UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN
53 EVALUASI PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN 13
PERUNDANG - UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN
54 13
PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK
55 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN
56 15
PERUNDANG - UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG - UNDANG DAN
57 13
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG - UNDANG
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN
58 13
PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
HUKUM
59 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
60 15
PERUNDANG - UNDANGAN I
KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
61 13
HARMONISASI
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA
62 13
HARMONISASI
63 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
64 15
PERUNDANG - UNDANGAN II
KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
65 13
HARMONISASI
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA
66 13
HARMONISASI
67 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN
68 15
PERUNDANG - UNDANGAN III
KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
69 13
HARMONISASI
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA
70 13
HARMONISASI
71 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN
72 15
PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN
73 13
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERANCANG
74 13
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
75 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
- 9 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN,
76 PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN 15
PERUNDANG - UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN
77 13
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN
78 13
PERUNDANG - UNDANGAN
79 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN
80 15
PERUNDANG - UNDANGAN
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
81 PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG POLITIK, 13
KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN
SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG
82 13
KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
83 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
84 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM 17
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
85 15
HUKUM UMUM
86 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13
87 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 13
88 KEPALA BAGIAN UMUM 13
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
89 10
PROTOKOL
90 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
91 DIREKTUR PERDATA 15
92 KEPALA SUBDIREKTORAT PROFESI KEPERDATAAN 13
93 KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN HUKUM PERDATA 13
94 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
95 DIREKTUR PIDANA 15
KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
96 13
SIPIL
97 KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI 13
98 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
99 DIREKTUR TATA NEGARA 15
100 KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN 13
KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PARTAI
101 13
POLITIK
102 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
- 10 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM
103 15
INTERNASIONAL
104 KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT 13
105 KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL 13
106 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
107 DIREKTUR BADAN USAHA 15
108 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
109 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 15
110 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
111 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 17
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
112 15
INTELEKTUAL
113 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13
114 KEPALA BAGIAN KEUANGAN 13
115 KEPALA BAGIAN UMUM 13
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
116 10
PROTOKOL
117 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
118 DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI 15
KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN
119 13
PELAYANAN
120 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
121 15
TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG
KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN
122 13
PELAYANAN
KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING
123 13
PATEN
124 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
125 DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS 15
KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN
126 13
PELAYANAN
KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING
127 13
MEREK
128 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN
129 15
EDUKASI
130 KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA 13
KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN
131 13
EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
- 11 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
132 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
133 DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 15
134 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
135 DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM 15
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN
136 13
SENGKETA ALTERNATIF
KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN
137 13
PENYIDIKAN
138 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
INSPEKTORAT JENDERAL
139 INSPEKTUR JENDERAL 17
140 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL 15
141 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 13
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL
142 13
PENGAWASAN
143 KEPALA BAGIAN UMUM 13
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
144 10
PROTOKOL
145 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
146 INSPEKTUR WILAYAH I 15
147 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
148 INSPEKTUR WILAYAH II 15
149 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
150 INSPEKTUR WILAYAH III 15
151 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
152 INSPEKTUR WILAYAH IV 15
153 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
154 INSPEKTUR WILAYAH V 15
155 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
156 KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 17
157 SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 15
158 KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN 13
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
159 13
ORGANISASI
160 KEPALA BAGIAN UMUM 13
- 12 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
161 10
PROTOKOL
162 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
KEPALA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN
163 15
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
KEPALA BIDANG PENILAIAN MANFAAT DAN DAMPAK
164 13
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
165 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
166 KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM 15
KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
167 13
HUKUM
168 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
KEPALA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN
169 PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 15
HUKUM NASIONAL
KEPALA BIDANG BINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
170 13
INFORMASI HUKUM NASIONAL
171 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
172 KEPALA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM 15
173 KEPALA BIDANG ADVOKASI HUKUM 13
KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL
174 13
PENYULUH HUKUM
175 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
176 KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 17
177 SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 15
178 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 13
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
179 13
ORGANISASI
180 KEPALA BAGIAN UMUM 13
181 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
182 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN 10
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
183 PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DAN PEMBINAAN 15
HUKUM
184 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN
185 15
HUKUM
186 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA
187 15
HUKUM
188 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
- 13 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI
189 15
KEBIJAKAN HUKUM
190 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
191 17
MANUSIA HUKUM
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
192 15
MANUSIA HUKUM
193 KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 13
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
194 13
ORGANISASI
195 KEPALA BAGIAN UMUM 13
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN
196 10
PROTOKOL
197 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA 10
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS
198 15
DAN KEPEMIMPINAN
199 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN
200 15
FUNGSIONAL
201 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
202 KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI 15
203 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
KANTOR WILAYAH
204 KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM 15
205 KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM 14
KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM
206 13
UMUM
207 KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 13
KEPALA DIVISI PEMBENTUKAN PERATURAN
208 14
PERUNDANG - UND ANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
209 KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM 13
POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA
210 DIREKTUR POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA 15
211 WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK 14
212 WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEUANGAN DAN UMUM 14
WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN
213 14
ALUMNI
21 4 KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM 13
- 14 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
21 5 10
REFORMASI BIROKRASI
21 6 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 10
21 7 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA 10
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK,
2 18 13
KEMAHASISWAAN, DAN KERJASAMA
2 19 KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK 10
KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KETARUNAAN DAN
22 0 10
ALUMNI
KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
22 1 10
ADMINISTRASI KERJASAMA
BALAI HARTA PENINGGALAN
22 1 KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN 13
22 3 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I 10
22 4 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II 10
22 5 KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III 10
22 6 KEPALA SUBBAGIAN UMUM 10
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
22 7 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM 13
2 28 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 10
2 29 KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN 10
23 0 KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI 10
B. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
1
JENJANG KE AHLI AN
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI
8
PERTAMA
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI
10
MUDA
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI
12
MADYA
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN AHLI
14
UTAMA
2 PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN
PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA 8
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA 9
PENYULUH HUKUM AHLI MADYA 11
- 15 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA 13
3 ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 8
ANALIS HUKUM AHLI MUDA 9
ANALIS HUKUM AHLI MADYA 11
ANALIS HUKUM AHLI UTAMA 13
4 PENERJEMAH JENJANG KEAHLIAN
PENERJEMAH AHLI PERTAMA 8
PENERJEMAH AHLI MUDA 9
PENERJEMAH AHLI MADYA 11
5 KURATOR KEPERDATAAN JENJANG KEAHLIAN
KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA 8
KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA 9
KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA 11
KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA 13
6 PEMERIKSA PATEN JENJANG KEAHLIAN
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA 8
PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA 9
PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA 11
PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA 13
7 PEMERIKSA MEREK JENJANG KEAHLIAN
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA 8
PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA 9
PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA 11
PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA 13
8 PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI JENJANG KEAHLIAN
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI PERTAMA 8
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA 9
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA 11
PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI UTAMA 13
9 ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL JENJANG KEAHLIAN
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA 8
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA 9
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA 11
ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA 13
1 0 DOKTER/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN
DOKTER AHLI PERTAMA 9
DOKTER AHLI MUDA 10
DOKTER AHLI MADYA 1 2
- 16 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
DOKTER AHLI UTAMA 1 4
1 1 DOKTER GIGI/SPESIALIS JENJANG KEAHLIAN
DOKTER GIGI AHLI PERTAMA 9
DOKTER GIGI AHLI MUDA 10
DOKTER GIGI AHLI MADYA 1 2
DOKTER GIGI AHLI UTAMA 1 4
12 TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KEAHLIAN
TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA 8
TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA 9
TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA 11
13 TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KETERAMPILAN
TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL 6
TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR 7
TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA 8
14 PERAWAT JENJANG KEAHLI AN
PERAWAT AHLI PERTAMA 8
PERAWAT AHLI MUDA 9
PERAWAT AHLI MADYA 11
15 PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN
PERAWAT TERAMPIL 6
PERAWAT MAHIR 7
PERAWAT PENYELIA 8
16 PSIKOLOG KLINIS JENJANG KEAHLIAN
PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA 8
PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA 9
PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA 11
17 APOTEKER JENJANG KEAHLIAN
APOTEKER AHLI PERTAMA 8
APOTEKER AHLI MUDA 9
APOTEKER AHLI MADYA 11
18 ASISTEN APOTEKER JENJANG KE TERAMPIL AN
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL 6
ASISTEN APOTEKER MAHIR 7
ASISTEN APOTEKER PENYELIA 8
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG
19
KEAHLIAN
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA 8
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA 9
- 17 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA 11
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG
20
KE TERAMPIL AN
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL 6
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR 7
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA 8
21 FISIOTERAPIS JENJANG KEAHLIAN
FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA 8
FISIOTERAPIS AHLI MUDA 9
FISIOTERAPIS AHLI MADYA 11
22 FISIOTERAPIS JENJANG KE TERAMPIL AN
FISIOTERAPIS TERAMPIL 6
FISIOTERAPIS MAHIR 7
FISIOTERAPIS PENYELIA 8
23 PEREKAM MEDIS JENJANG KE TERAMPIL AN
PEREKAM MEDIS TERAMPIL 6
PEREKAM MEDIS MAHIR 7
PEREKAM MEDIS PENYELIA 8
24 NUTRISIONIS JENJANG KE AHLI AN
NUTRISIONIS AHLI PERTAMA 8
NUTRISIONIS AHLI MUDA 9
NUTRISIONIS AHLI MADYA 11
25 ADMINISTRATOR KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA 8
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA 9
ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA 11
26 BIDAN JENJANG KEAHLIAN
BIDAN AHLI PERTAMA 8
BIDAN AHLI MUDA 9
BIDAN AHLI MADYA 11
27 BIDAN JENJANG KETERAMPILAN
BIDAN TERAMPIL 6
BIDAN MAHIR 7
BIDAN PENYELIA 8
28 ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN
ARSIPARIS AHLI PERTAMA 8
ARSIPARIS AHLI MUDA 9
ARSIPARIS AHLI MADYA 11
- 18 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
29 ARSIPARIS JENJANG KETERAMPILAN
ARSIPARIS TERAMPIL 6
ARSIPARIS MAHIR 7
ARSIPARIS PENYELIA 8
30 PUSTAKAWAN JENJANG KEAHLIAN
PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA 8
PUSTAKAWAN AHLI MUDA 9
PUSTAKAWAN AHLI MADYA 11
31 PUSTAKAWAN JENJANG KE TERAMPIL AN
PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL 6
PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR 7
PUSTAKAWAN / ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA 8
32 WIDYAISWARA JENJANG KEAHLIAN
WIDYAISWARA AHLI PERTAMA 8
WIDYAISWARA AHLI MUDA 10
WIDYAISWARA AHLI MADYA 12
WIDYAISWARA AHLI UTAMA 14
3 3 DOSEN JENJANG KEAHLIAN
ASISTEN AHLI 9
LEKTOR 11
LEKTOR KEPALA 13
PROFESOR 15
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JENJANG
34
KEAHLIAN
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI
8
PERTAMA
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA 10
PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI
12
MADYA
35 PENATA PENERBITAN ILMIAH JENJANG KEAHLIAN
PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA 8
PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA 9
PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA 11
36 ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA 8
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 10
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA 12
- 19 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG
37
KEAHLIAN
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
8
PERTAMA
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
10
MUDA
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
12
MADYA
ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
14
UTAMA
38 ANALIS SDM APARATUR JENJANG KEAHLIAN
ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA 8
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA 10
ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA 12
39 PRANATA SDM APARATUR JENJANG KE TERAMPIL AN
PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL 6
PRANATA SDM APARATUR MAHIR 7
PRANATA SDM APARATUR PENYELIA 8
40 AUDITOR JENJANG KEAHLIAN
AUDITOR AHLI PERTAMA 8
AUDITOR AHLI MUDA 10
AUDITOR AHLI MADYA 12
AUDITOR AHLI UTAMA 14
41 AUDITOR JENJANG KE TERAMPIL AN
AUDITOR TERAMPIL 6
AUDITOR MAHIR 7
AUDITOR PENYELIA 9
42 PERENCANA JENJANG KEAHLIAN
PERENCANA AHLI PERTAMA 8
PERENCANA AHLI MUDA 10
PERENCANA AHLI MADYA 12
43 ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN
ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA 8
ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA 10
ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA 12
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG
44
KEAHLIAN
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA 8
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA 9
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA 11
- 20 -
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG
45
KETERAMPILAN
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL 6
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR 7
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA 8
46 ANALIS KERJA SAMA JENJANG KE AHLI AN
ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA 8
ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA 10
ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA 12
47 PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA 8
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA 9
PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA 11
48 PRANATA KOMPUTER JENJANG KE TERAMPIL AN
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL 6
PRANATA KOMPUTER MAHIR 7
PRANATA KOMPUTER PENYELIA 8
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG
49
KEAHLIAN
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA 8
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA 10
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA 12
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
50 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG
KEAHLIAN
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
8
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI PERTAMA
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
10
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MUDA
ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN
12
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AHLI MADYA
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
51
BELANJA NEGARA JENJANG KE TERAMPIL AN
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
7
BELANJA NEGARA TERAMPIL
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
8
BELANJA NEGARA MAHIR
PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
9
BELANJA NEGARA PENYELIA
- 21 -
C. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN LAINNYA
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
1 STAF KHUSUS MENTERI 16
D. DAFTAR NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN PELAKSANA
KELAS
NO. NAMA JABATAN
JABATAN
1 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7
2 PENATA KELOLA PEMERINTAHAN 7
3 FASILITATOR PEMERINTAHAN 7
4 KONSELOR SDM 7
5 PENATA LAYANAN OPERASIONAL 7
6 PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI 7
7 PENGENDALI KONTEN INTERNET 7
8 PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN 6
9 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI 6
10 PENGELOLA KEPROTOKOLAN 6
11 DOKUMENTALIS HUKUM 6
12 PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN 6
13 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL 6
14 OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 5
15 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 5
16 PENGELOLA UMUM OPERASIONAL 1
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUPRATMAN ANDI AGTAS