Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 4
(1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b,
didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam
J abatan pimpinan tinggi .
(2) K elas J abatan bagi pejabat administrator dan pengawas
sebagaimana dimaksud dalam P asal 2 ayat (3) huruf c
dan huruf d didasarkan pada keputusan pengangkatan
dalam J abatan a dministrasi.
(3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a didasarkan
pada:
a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam
Jabatan fungsional; atau
b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan
fungsional .
- 4 -
(4) Kelas Jabatan bagi pejabat pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b didasarkan
pada keputusan tentang pengangkatan dalam J abatan
pelaksana.
(5) Kelas Jabatan bagi Jabatan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) didasarkan pada
keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan staf
khusus Menteri .
BAB III
TUNJANGAN KINERJA
Istilah Terkait
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KeputusanDisebut dalam Pasal 4Keputusan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PejabatDisebut dalam Pasal 4Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
PutusanDisebut dalam Pasal 4keputusan pengadilan yang menyelesaikan atau menentukan suatu perkara atau persoalan hukum sesuai kewenangan dan hukum acara yang berlaku.
TunjanganDisebut dalam Pasal 4Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara