PERPRES Nomor 12 Tahun 2025

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan
oleh semua komponen bangsa dalam rangka
tujuan bernegara.
3. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematik
untuk sumber daya yang dimiliki daerah
untuk dan
kerja, lapangan berusaha,
akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya,
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional
adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 2O (dua puluh) tahun
sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM
Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Jangka
Kementerian/kmbaga Tahun 2025-2029 yang
selanjutnya disebut Rencana Strategis
Kementerian/ Lembaga atau disebut Renstra-Kl adalah
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejakTahun2O2S sampai
dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2O2*2O29 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah
adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran
dari visi, misi dan program kepala daerah dengan
pada Rencana Jangka
Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak
Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana . . .
REPUBLIK INDONESIA
8. Rencana Tahunan Nasional yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau
disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9 Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud ddam Undang-Undang Dasar Negara
IndonesiaTahun 1945.
lO. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
IndonesiaTahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
12. Menteri adalah menteri yang urusan
pemerintahan di bidang perencanaan
nasional.