PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 31 Tahun 2026
Tentang
Komisi Nasional Indonesia untuk United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
Sedang dibacaPasal 9Pasal 9 dari 21
☰Daftar Isi Regulasi21 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →31Nomor
2026Tahun Terbit
21Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 9 dari 21
43%
TEKS RESMI
Pasal 9
Susunan ketua dan anggota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b dan huruf c terdiri atas:
a. ketua
SK No292110A
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
-4-
a. ketua menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan;
b. anggota 1. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah yang merupak€rn
lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;
.
3. menteri yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan tinggi
yang merupakan lingkup urusan
pemerintahan di bidang pendidikan dan
urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi;
4. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informasi; dan
5. kepala lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan penelitian,
pengembangErn, pengkajian, dan
penerapan, .serta invensi dan inovasi,
penyelenggaraan ketenaganukliran, dan
penyelenggaraan keantariksaan yang
terintegrasi.
Pasal 1O
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d
mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis KNIU sesuai
dengan bidang kerja kelompok kerja.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AnakDisebut dalam Pasal 9
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
GrasiDisebut dalam Pasal 9Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
IkanDisebut dalam Pasal 9Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 9Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
InvensiDisebut dalam Pasal 9Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi berupa produk atau…
KeantariksaanDisebut dalam Pasal 9Keantariksaan adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum keantariksaan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan kegiatan dan penyelenggaraan…
KetenaganukliranDisebut dalam Pasal 9Ketenaganukliran adalah istilah dalam hukum ketenaganukliran yang digunakan untuk memahami aspek yang berkaitan dengan tenaga nuklir, bahan dan…
NovasiDisebut dalam Pasal 9Novasi merupakan konsep atau istilah hukum yang digunakan untuk membahas perikatan, prestasi, pelanggaran kontrak, pengalihan hak dan utang,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara