PERPRES Nomor 92 Tahun 2025

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi
Haji dan Umrah terdiri atas Sekretariat Direktorat
Jenderal dan paling banyak 5 (lima) direktorat.
(2) Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan
pelal<sana.
(3) Dafam hal tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat
Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat
dibentuk paling banyak 3 (tiga) bagian.
(a) Bagian . . .
IN
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(5) Dalam hal tugas dan fungsi bagian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh
jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak
2 (dua) subbagian.
(6) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(7) Dalam hal tugas dan fungsi direktorat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilaksanakan oleh
jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak
4 (empat) subdirektorat, serta 1 (satu) subbagian yang
menangani fungsi ketatausahaan.
(8) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (71
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(9) Pembentukan bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), subbagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (7), dan subdirektorat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara selektif dan
didasarkan pada kriteria sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagran Keenam
Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PasaT 24
( 1 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji
)
dan Umrah berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.
(2) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji
dan Umrah dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 25...
EEPUBUK INDONESTA