PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 92 Tahun 2025
Tentang
Kementerian Haji dan Umrah
Sedang dibacaPasal 63Pasal 62 dari 68
☰Daftar Isi Regulasi68 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
92Nomor
2025Tahun Terbit
68Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 62 dari 68
91%
TEKS RESMI
Pasal 63
Pegawai aparatur sipil negara yang beralih menjadi pegawai
aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tetap memperoleh
penghasilan sebagaimana yang diterima sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan
kementerian atau lembaga pemerintah asal, sampai
dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan
mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan
Kementerian.
Pasal 64...
FrfiTEIrIXTIfir.Tlr$A
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
PeraturanDisebut dalam Pasal 63
Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 63Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
TunjanganDisebut dalam Pasal 63Tunjangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan kerja dan hak/kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Makna, ruang…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 63Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Uraian ini merupakan penjelasan…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045