PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 94 Tahun 2025
Tentang
Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara
Sedang dibacaPasal 16Pasal 16 dari 18
☰Daftar Isi Regulasi18 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →94Nomor
2025Tahun Terbit
18Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 16 dari 18
89%
TEKS RESMI
Pasal 16
(1) Dalam hal Layanan Digitaf Terpadu Minerba
mengalami kendala teknis dalam jangka waktu
tertentu yang menyebabkan terhambat atau tidak
lancarnya penyelenggaraan Layanan Digital Terpadu
Minerba, layanan dilakukan dengan menggunakan:
a. aplikasi yang dikelola oleh menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan/ atau
b. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Kendala lsknis sslagaimana dimaksud pada (1)
ayat
diumumkan oleh pengelola Layanan Digital Terpadu
Minerba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3).
(3) Dalam ha1 terjadi kendala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengelola t ayanan Digital
Terpadu
Minerba sslagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3)
berkoordinasi dengan menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) untuk menentukan mekanisme
kesinambungan data.
(4) Apabila. . .
PRESIDEN
NEPUBLIK INDONESIA
(41 Apabila kendala teknis sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) telah berakhir, pengelola Layanan Digital
Terpadu Minerba sebagaimana dimaksud pasal
dalam
5 ayat (3 menyampaikan pemberitahuan berlakunya
)
kembali Layanan Digital Terpadu
Minerba kepada menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pelaku Usaha.
BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
IkanDisebut dalam Pasal 16
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Pelaku UsahaDisebut dalam Pasal 16Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
PelaporDisebut dalam Pasal 16orang yang menyampaikan laporan mengenai dugaan tindak pidana atau informasi hukum kepada pejabat atau lembaga yang berwenang menurut…
PeraturanDisebut dalam Pasal 16Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
Peraturan Perundang-undanganDisebut dalam Pasal 16Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh…
Undang-UndangDisebut dalam Pasal 16Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara