Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 6
(1) Proses Layanan Digital Terpadu Minerba meliputi:
a. interoperabilitas data perizina:rt;
b. data sumber daya dan cadangan mineral dan
batubara;
c. rencana pembelian, produksi, dan penjualan;
d. realisasi . . .
PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA
d. realisasi pembelian, produksi, dan penjualan;
e. bukti pembayaran iuran dan royalti;
f. laporan verifikasi penjualan;
g. perizinan berusaha di bidang ekspor;
h. interoperabilitas laporan surveyor atas verifikasi
atau penelusuran teknis ekspor dan integrasi
sistem laporan surveyor;
i. pemberitahuan ekspor barang;
j. laporan daftar (manifes
muatan domestik)
antarpulau;
k. pemberitahuan keberangkatan kapal;
l. rencana keberangkatan sarana pengangkut;
m. transaksi pemenuhan kebutuhan batubara untuk
kepentingan di dalam rregeri (domestic marlcet
obligationl dalam penerapan dana kompensasi
batubara;
n. proses bisnis yang terkait dengan kegiatan
hilirisasi industri untuk komoditas mineral dan
batubara; dan/atau
o. proses bisnis lain yang diperlukan.
(2) Hasil keluaran dari proses sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) menjadi referensi dalam proses
lainnya.
(3) Hasil keluaran yang menjadi referensi dalam proses
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit meliputi:
a. data tertentu pada dokumen perizinan berusaha
di bidang pertambangan berupa izin usaha
pertambangan untuk proses penerbitan perizinan
berusaha di bidang ekspor berupa eksportir
terdaftar;
b. data. . .
PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA
b. data tertentu pada nomor transaksi penerimaan
negara untuk proses penerbitan laporan surveyor
atas verifikasi atau penelusuran teknis ekspor,
laporan daftar muatan (manifes domestik)
antarpulau, surat persetujuan olah gerak kapal,
atau surat persetqjuan berlayar;
c. data tertentu pada laporan verifikasi penjualan
untuk proses penerbitan pemberitahuan
keberangkatan kapal; dan
d. data tertentu pada rencana produksi dan
penjualan untuk konfirmasi atas kewajiban
pemenuhan domestik.
BAB III
PENYELENGGARAAN LAYANAN DIGITAL TERPADU MINERBA
Istilah Terkait
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
BatubaraDisebut dalam Pasal 6Batubara adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
MineralDisebut dalam Pasal 6Mineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
Bukti PembayaranDisebut dalam Pasal 6Bukti Pembayaran adalah dokumen atau informasi yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
EksportirDisebut dalam Pasal 6Eksportir adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dan memenuhi kewajiban ekspor.
Eksportir TerdaftarDisebut dalam Pasal 6Eksportir Terdaftar adalah istilah yang digunakan dalam hukum perdagangan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan distribusi, waralaba, gudang,…
IzinDisebut dalam Pasal 6Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan…
Izin Usaha PertambanganDisebut dalam Pasal 6Izin Usaha Pertambangan adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara