Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 14
(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal (l)
S ayat
dapat memanfaatkan data yang dihasilkan
oleh
Layanan Digital Terpadu Minerba dalam rangka
pelalsanaan tugas dan fungsi sesuai
dengan
kewenangannya.
(21 Pemanfaatan data yang dihasilkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka
peningkatan efektivitas Layanan Dgrtal
Terpadu
Minerba sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
ayat (21.
(3) Data yang terintegrasi pada Layanan
Digital Terpadu
Minerba merupakan data referensi bersama yang
dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pada
sektor mineral dan batubara.
Pasal 15. . .
PRESIDEN
F,EPUBLIK INDONESIA
Istilah Terkait
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
BatubaraDisebut dalam Pasal 14Batubara adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
MineralDisebut dalam Pasal 14Mineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
EfekDisebut dalam Pasal 14Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi yang termasuk saham, surat utang, unit penyertaan, kontrak berjangka, derivatif, atau…
KewenanganDisebut dalam Pasal 14Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara