PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 94 Tahun 2025
Tentang
Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara
Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 18
☰Daftar Isi Regulasi18 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →94Nomor
2025Tahun Terbit
18Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 1 dari 18
6%
TEKS RESMI
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
I Layarrrart Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan
Batubara yang selanjutnya disebut Layanan Digital
Terpadu Minerba adalah fasilitasi layanan berbasis
digital secara integrasi, tunggal, dan sinkron untuk
pengajuan permohonan, pelaksanaan pemrosesan,
dan penyampaian keputusan dari kegiatan hulu
sampai dengan kegiatan hilir pada komoditas mineral
dan batubara.
2 Pemrosesan adalah kegiatan penelitian dan/ atau
pemeriksaan atas pengajuan permohonan Pelaku
Usaha sampai dengan terbitnya suatu keluaran dalam
setiap tahapan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi dari suatu kementerian/lembaga.
3 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi penerbitan, pembukuan, inventarisasi,
dan/ atau pelaporan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4 Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada
sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara
yang meliputi penambangan, pengolahan dan/ atau
pemurnian atau pengembangan dan/atau
pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.
Pasal 2...
PRESIDEN
R,EPUELIK INOONESIA
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
BatubaraTerkait Pasal 1
Batubara adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
MineralTerkait Pasal 1Mineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
BukuTerkait Pasal 1Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau publikasi elektronik yang digunakan sebagai…
GrasiTerkait Pasal 1Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
Pelaku UsahaTerkait Pasal 1Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi di wilayah…
PenambanganTerkait Pasal 1Penambangan adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
PenerbitTerkait Pasal 1Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…
PengusahaTerkait Pasal 1Pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri atau mewakili perusahaan dalam hubungan ketenagakerjaan.
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara