PORTAL REGULASIPERPRES
PERPRES Nomor 94 Tahun 2025
Tentang
Layanan Digital Terpadu pada Komoditas Mineral dan Batubara
Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 18
☰Daftar Isi Regulasi18 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →94Nomor
2025Tahun Terbit
18Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 18
39%
TEKS RESMI
Pasal 7
Dalam layanan Digital Terpadu
Minerba, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral
dan
batubara paling sedikit melaksanakan layanan:
a. penjaminan interoperabilitas data perizinan berusaha
di bidang pertambangan;
b. Pemrosesan atas pengajuan permohonan dari Pelaku
Usaha;
c. Penatausahaan terhadap data transaksi oleh badan
usaha, paling sedikit berupa:
1. rencana pembelian, produksi, dan penjualan;
2. bukti pembayaran iuran dan royalti;
3. realisasi pembelian, produksi, dan penjualan
domestik dan ekspor;
4. laporan surveyor atas verifikasi atau penelusuran
teknis ekspor; dan
5. transaksi . . .
PRESIOEN
NEPUBLIK INDONESIA
5. transaksi pemenuhan kebutuhan batubara untuk
kepentingan di dalam negeri (domestic market
obligationl dalam penerapan dana kompensasi
batubara; dan
d penjaminan komoditas mineral dan batubara yang
diproduksi hingga diperdagangkan telah tervalidasi
sumber daya dan cadangan, dan sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran biaya.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
BatubaraDisebut dalam Pasal 7
Batubara adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
MineralDisebut dalam Pasal 7Mineral adalah istilah dalam hukum pertambangan mineral dan batubara yang menjelaskan komoditas mineral atau batubara, wilayah pertambangan, perizinan,…
AnakDisebut dalam Pasal 7Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…
Badan UsahaDisebut dalam Pasal 7Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…
Bukti PembayaranDisebut dalam Pasal 7Bukti Pembayaran adalah dokumen atau informasi yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…
IzinDisebut dalam Pasal 7Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan…
JaminanDisebut dalam Pasal 7mekanisme atau objek yang digunakan untuk memberikan kepastian tambahan terhadap pemenuhan suatu kewajiban, sesuai jenis jaminan yang diatur…
KompensasiDisebut dalam Pasal 7ganti kerugian atau pembayaran kepada korban melalui mekanisme negara dalam keadaan yang ditentukan undang-undang, berbeda dari restitusi yang…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara