PERPRES Nomor 94 Tahun 2025

(1) Keterpaduan antarsistem dan antarproses pada
bisnis
Layanan Digitaf Terpadu Minerba sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll meliputi sistem dan
proses bisnis yang diselenggarakan oleh:
a. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral
dan batubara;
b. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara;
c menteri yang urusan
pemerintahan di bidang perdaga ng41;
d. menteri . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
d. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang transportasi;
e menteri yang urusan
pemerintahan di bidang perindustrian;
f. menteri yang urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala
badan pengendalian lingkungan hidup;
g. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan; dan
h. menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(21 Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
melakukan:
a. integrasi proses bisnis internal kementerian
sesuai dengan kewenangannya;
b. integrasi seluruh proses bisnis lintas sektor; dan
c. monitoring dan evaluasi atas proses bisnis yang
berada dalam ruang lingkupnya secara berkala.
(3) Dalam rangka memastikan integrasi
dan
interoperabilitas dalam penyelenggaraan Layanan
Digitaf ' Terpadu Minerba, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara menugaskan unit organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
Indonesia National Single Windou dan
penyelenggaraan Sistem Indonesia National
Single
Window sebagai pengelola Layanan Digital Terpadu
Minerba sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.