PMK Nomor 102 Tahun 2025

(1) Sisa DAK Nonfisik tahun anggaran 2025 tidak
diperhitungkan sebagai pengurang pada penyaluran DAK
Nonfisik tahun anggaran 2026 .
(2) Sisa DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),
dapat digunakan sesuai dengan rekomendasi dari
k ementerian/ l embaga.
(3) Dalam hal D aerah tidak mendapatkan alokasi DAK
Nonfisik tahun anggaran 2026 , sisa DAK Nonfisik sampai
dengan tahun anggaran 2025 tidak diperhitungkan
sebagai pengurang pada penyaluran D AU /D BH tahun
anggaran 202 6 .
BAB V I
HIBAH KEPADA DAERAH
Pasal 1 3
(1) Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana tahun
anggaran 2024 yang diterima oleh D aerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan perpanjangan
waktu pelaksanaan.
(2) Perpa n jangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sampai dengan bulan D esember 2026.
(3) Sisa dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun
anggaran 2024, dapat digunakan untuk kegiatan tanggap
darurat dan/atau r ehabilitasi dan r ekonstruksi
pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(4) Penggunaan sisa dana hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2015 sampai
dengan tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. b erpedoman pada rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana;
b. p elaksanaan kegiatan dari sisa dana paling lama 2
(dua) tahun sejak ditetapkannya persetujuan Badan
Nasi o nal Penanggulangan Bencana;
c. d i anggar k an pada APBD sesuai tahun pelaksanaan
kegiatan ; dan
d. d ilaporkan kepada Badan Nasional Penanggulangan
Bencana .
(5) Dalam hal pada tahun anggaran 2026 dialokasikan hibah
R ehabilitasi dan R ekonstruksi pascabencana ,
pengalokasian hibah R ehabilitasi dan R ekonstruksi
pascabencana per D aerah tidak perlu menyampaikan
laporan akhir dan pengembalian sisa dana dari
pelaksanaan tahun - tahun sebelumnya.
(6) Dalam hal diperlukan perpanjangan waktu pelaksanaan
alokasi hibah R ehabilitasi dan R ekonstruksi
pascabencana tahun anggaran 2024 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan/atau tahun anggaran 2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , ditetapkan oleh
Menteri.
- 14 -
(7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
BAB VI I
DANA OTONOMI KHUSUS
Pasal 1 4
(1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun
anggaran 2026 untuk tahap I , tahap II , dan tahap III
kepada Daerah di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah gubernur
menyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana
Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I dan tahap II sesuai
dengan P eraturan M enteri mengenai pengelolaan TKD
dalam rangka otonomi khusus.
(2) Penyampaian surat rekomendasi penyaluran Dana
Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I , tahap II , dan
tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing -
masing dilakukan tanpa pemenuhan dokumen syarat
salur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
BAB VII I
DANA INSENTIF FISKAL
Pasal 1 5
(1) Penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2025
kinerja tahun berjalan kategori penurunan stunting
tahap II kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) , dilakukan tanpa pemenuhan
penyampaian dokumen syarat salur sebagaimana diatur
dalam P eraturan M enteri mengenai pengelolaan Dana
Insentif Fiskal atas pencapaian kinerja D aerah.
(2) Penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2026
kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) , dilakukan tanpa pemenuhan penyampaian
dokumen syarat salur sebagaimana diatur dalam
P eraturan M enteri mengenai pengelolaan Dana Insentif
Fiskal atas pencapaian kinerja D aerah.
BAB IX
DANA DESA
Pasal 1 6
(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya
tahap II tahun anggaran 2025 kepada desa pada D aerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) , dilakukan
tanpa pemenuhan penyampaian dokumen syarat salur
oleh bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam
P eraturan Menteri mengenai pengelolaan Dana Desa .
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah bupati/wali kota melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas d esa layak salur yang disertai
dengan surat pengantar dan daftar rincian d esa melalui
Aplikasi OM - SPAN TKD.
- 15 -
(3) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap II
tahun anggaran 2025 dapat digunakan oleh desa untuk
mendanai kegiatan penanganan darurat, Rehabilitasi, dan
Rekonstruksi pascabencana alam.
BAB X
PINJAMAN DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH