Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pinjaman d alam Rangka Pendanaan Koperasi
Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 530) ; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih p ada Tahun Anggaran
2025 u ntuk Pemberian Dukungan Kepada Bank y ang
Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa/Kelurahan
- 9 -
Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 654) ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat,…
KelurahanDisebut dalam Pasal 11Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin lurah sebagai perangkat kecamatan dan melaksanakan pelayanan pemerintahan sesuai ketentuan. Uraian…
KoperasiDisebut dalam Pasal 11Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip Koperasi sekaligus…
BankDisebut dalam Pasal 11Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 11Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara. Uraian…
PendanaDisebut dalam Pasal 11Pendana adalah istilah dalam layanan pendanaan, pembiayaan, atau jaminan yang berkaitan dengan pemberian dana, biaya, penagihan, data peminjam,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 11Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PinjamanDisebut dalam Pasal 11Pinjaman adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
