Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
(1) K ewenangan Menteri d alam Peraturan Menteri ini sebagai
berikut :
a. menetapkan pembentukan fasilitas TDF ;
b. menerima dan memproses dokumen permohonan
penarikan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
c. menentukan penggunaan lain atas penarikan TDF
oleh Pemerintah Daerah;
(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c dilimpahkan dalam bentuk mandat
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keu a ngan.
BAB II I
SUMBER DANA TREASURY DEPOSIT FACILITY
Deposit adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan perdata, perikatan, atau transaksi antar pihak. Makna, ruang lingkup,…
DirekturDisebut dalam Pasal 2Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
IkanDisebut dalam Pasal 2Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
KewenanganDisebut dalam Pasal 2Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…
MandatDisebut dalam Pasal 2Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi…
Pemerintah DaerahDisebut dalam Pasal 2Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan…
PeraturanDisebut dalam Pasal 2Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
PermohonanDisebut dalam Pasal 2pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
