PMK Nomor 30 Tahun 2026

(1) Dalam rangka pengelolaan DBH dan/atau DAU yang
disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, Menteri
selaku p engguna a nggaran BUN menetapkan :
a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
p emimpin PPA BUN TDF;
b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN
Pengelola Dana Transfer Umum ;
c. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagai KPA
BUN Pembayaran Remunerasi dan Penarikan TDF,
yang selanjutnya disebut KPA BUN TDF ;
d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator
KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah ; dan
e. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana
Transfer Umum .
(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan Kepala KPPN Jakarta II atau yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan .
(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN
Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Trans fer
Umum .
(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN TDF
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan,
Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN
TDF.
(5) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN
Pengelola Dana Transfer Umum dan KPA BUN TDF
berhalangan pada waktu bersamaan, Pemimpin PPA BUN
TDF dapat mengusulkan penggantian pelaksana tugas
KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum dan KPA BUN
TDF kepada Menteri.
(6) Pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) memiliki tugas dan fungsi
- 6 -
yang sama dengan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(7) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan suatu keadaan
yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan
sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum , KPA
BUN TDF , dan KPA BUN Penyaluran Dana Transfer
Umum :
a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan
sebagai kuasa pengguna anggaran tidak dapat
melaksanakan tugas.
(8) Penunjukan:
a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan sebagai pelaksana tuga s KPA BUN
Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ; dan/atau
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN TDF
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ,
berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau
Direktur Sistem Perimbangan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh
pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas
kembali sebagai KPA BUN.
(9) Dalam h al terjadi perubahan atas pejabat perbendaharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (4), dan
ayat (5) , perubahan atas pejabat perbendaharaan tersebut
ditetapkan oleh Menteri.
(10) PPA BUN TDF , KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum,
koordi nator KPA BUN Penyaluran TKD, dan KPA BUN
Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan
materi a l atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana
TDF oleh Pemerintah Daerah.