MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPMK

PMK Nomor 91 Tahun 2025

Tentang

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan

Sedang dibacaPasal 4Pasal 4 dari 12
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
91Nomor
2025Tahun Terbit
12Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 4 dari 12
33%
TEKS RESMI

Pasal 4

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b terdiri atas:
a. tarif penggunaan lahan, lintasan uji, gedung,
bangunan , ruangan, sarana olahraga, dan wisata
edukatif ;
b. tarif penggunaan workshop , laboratorium, dan
perbengkelan;
c. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
d. tarif penggunaan sarana transportasi;
e. tarif jasa tenaga ahli;
f. tarif penanganan kendaraan uji dan kendaraan non uji ;
g. tarif penerbitan lisensi pengemudi pada test track area
proving ground ;
h. tarif bimbingan, pelatihan, penelitian, dan
perekayasaan kendaraan bermotor;
i. tarif kekayaan intelektual;
j. tarif pemanfaatan barang limbah uji; dan
k. tarif layanan penunjang lainnya.
- 4 -

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Kendaraan BermotorDisebut dalam Pasal 4

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

 AhliDisebut dalam Pasal 4

orang yang memiliki keahlian khusus dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya untuk membantu menjelaskan persoalan yang relevan…

 LimbahDisebut dalam Pasal 4

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang keberadaannya diatur dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

 LisensiDisebut dalam Pasal 4

Lisensi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks kekayaan intelektual, karya, merek, atau kegiatan pers. Makna, ruang lingkup,…

 OlahragaDisebut dalam Pasal 4

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong pembinaan serta…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 4

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PengemudiDisebut dalam Pasal 4

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan memenuhi persyaratan mengemudi menurut hukum.

 RuangDisebut dalam Pasal 4

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045