PORTAL REGULASIPMK
PMK Nomor 91 Tahun 2025
Tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perhubungan
Sedang dibacaPasal 20Pasal 12 dari 12
☰Daftar Isi Regulasi12 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →91Nomor
2025Tahun Terbit
12Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 12 dari 12
100%
TEKS RESMI
Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- 8 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025 ...
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ditandatangani secara elektronik
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ... Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA ,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж ...
- 9 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENGUJIAN
LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENGUJIAN
LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
No. Layanan Satuan Batas Tarif Tertinggi (Rp)
I. LAYANAN PENGUJIAN SARANA KENDARAAN BERMOTOR
A. Layanan Pengujian Kendaraan
Bermotor Standar Nasional
1. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
2 . 155 . 000 ,00
Kategori L
Pengujian
2. Kendaraan Bermotor Per Jenis
3 . 525 . 000 ,00
Kategori M1 dan N1 Pengujian
3. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
5 . 550 . 000 ,00
Kategori Lainnya
Pengujian
B. Layanan Pengujian Kendaraan
Bermotor Standar Internasional
1. Pengujian Keselamatan Aktif
( Active Safety )
a. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
41 . 847 . 000 ,00
Kategori L
Pengujian
b. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
62 . 440 . 000 ,00
Kategori M1 dan N1
Pengujian
c. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
83 . 778 . 000 ,00
Kategori Lainnya
Pengujian
2. Pengujian Keselamatan Pasif
( Passive Safety )
a. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
497 . 714 . 000 ,00
Kategori M1 dan N1
Pengujian
b. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
78 . 537 . 000 ,00
Kategori Lainnya
Pengujian
3. Pengujian Perlindungan
Lingkungan ( Protection of the
Environment )
a. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
32 . 174 . 000 ,00
Kategori L
Pengujian
b. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
119 . 221 . 000 ,00
Kategori M1 dan N1
Pengujian
- 10 -
c. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
640 . 628 . 000 ,00
Kategori Lainnya
Pengujian
4. Pengujian Keselamatan
Umum ( General Safety )
a. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
14 . 426 . 000 ,00
Kategori L
Pengujian
b. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
21 . 581 . 000 ,00
Kategori M1 dan N1
Pengujian
c. Kendaraan Bermotor
Per Jenis
14 . 426 . 000 ,00
Kategori Lainnya
Pengujian
II. LAYANAN KALIBRASI DAN PENGUJIAN LAINNYA PADA KENDARAAN
BERMOTOR
1. Kalibrasi Peralatan Uji Per Jenis 1.120.000,00
Pengujian
2. Pengujian Lainnya pada Per Jenis 38.490.000,00
Kendaraan Bermotor Pengujian
3. Pendukung Kegiatan Per 6.493.000,00
Pengujian Kendaraan Kegiatan
Bermotor
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PURBAYA YUDHI SADEWA
- 13 -
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Badan Layanan UmumDisebut dalam Pasal 20
Badan Layanan Umum adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan…
JalanDisebut dalam Pasal 20Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu…
Kendaraan BermotorDisebut dalam Pasal 20Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.…
Berita Negara Republik IndonesiaDisebut dalam Pasal 20Berita Negara Republik Indonesia adalah media resmi pengundangan peraturan perundang-undangan tertentu selain yang ditempatkan dalam Lembaran Negara. Uraian…
DirekturDisebut dalam Pasal 20Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
KalibrasiDisebut dalam Pasal 20Kalibrasi adalah kegiatan untuk menetapkan hubungan antara nilai yang ditunjukkan alat ukur dan nilai acuan yang dapat ditelusuri…
Pengundangan PeraturanDisebut dalam Pasal 20Pengundangan Peraturan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi agar mempunyai daya laku dan dapat diketahui masyarakat. Uraian…
PeraturanDisebut dalam Pasal 20Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045