MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPP

PP Nomor 24 Tahun 2026

Tentang

Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis

Sedang dibacaPasal 1Pasal 1 dari 10
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
24Nomor
2026Tahun Terbit
10Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 1 dari 10
10%
TEKS RESMI

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean Indonesia.
2. Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang selanjutnya
disebut Komoditas SDA Strategis adalah komoditas
sumber daya alam yang ditetapkan Pemerintah dengan
bangkan kepentingan nasional, stabilitas
ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/ atau pengelolaan
sumber daya alam strategis nasional.
3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah
satu ketentuan berikut:
a. seluruh atau sebag:an besar modalnya dimiliki oleh
Negara Republik Indonesia melalui penyertaan
langsung; atau
b. terdapat. . .
PRESIDEN
EEPUBUK INDONESIA
b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik
Indonesia.
4 Badan Usaha Milik Negara Ekspor yang selanjutnya
disebut BUMN Ekspor adalah BUMN yang mendapatkan
penugasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan
kegiatan Ekspor Komoditas SDA Strategis.
BAB II
PENETAPAN KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AnakTerkait Pasal 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 Daerah PabeanTerkait Pasal 1

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia tertentu yang menjadi ruang berlakunya ketentuan kepabeanan termasuk kawasan yang ditetapkan undang-undang.…

 Peraturan PemerintahTerkait Pasal 1

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Uraian ini merupakan penjelasan editorial…

 Badan UsahaDisebut dalam Pasal 1

Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 Daerah Pabean IndonesiaDisebut dalam Pasal 1

Daerah Pabean Indonesia adalah istilah yang digunakan dalam hukum kepabeanan untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan daerah pabean,…

 Kepentingan NasionalDisebut dalam Pasal 1

Kepentingan nasional dalam hukum pidana adalah kepentingan hukum Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan yang menyerang atau…

 PenetapanDisebut dalam Pasal 1

Penetapan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

 PenyertaanDisebut dalam Pasal 1

Penyertaan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses hukum pidana dan pelaporan perkara. Makna, ruang lingkup, syarat,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045