PP Nomor 27 Tahun 2025

(1) Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(21 Pencadangan Ekosistem Mangrove sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan
Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam
jangka waktu tertentu.
(3) Ekosistem...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
(3) Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (21meliputi:
yang
a. Ekosistem Mangrove dengan fungsi lindung
luasnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari luas
KLM pada wilayah provinsi atau kabupatenlkota;
b. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya yang2Oo/o
(dua puluh persen) dari luasnya telah diberikan
perizrnan berusaha dan/atau kegiatan melampaui
kriteria baku kerusakan;
c. Ekosistem Mangrove yang ditetapkan untuk
moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan; dan atau
/
yang
d. Ekosistem Mangrove dengan fungsi budidaya
telah ditetapkan perubahan menjadi Ekosistem
Mangrove dengan fungsi lindung oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
yang
bidang kelautan dan perikanan, dan menteri
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penataan ruang, gubernur, danf atau bupati/wa1i kota
sesuai dengan kewenangannya.
(4) Penetapan Ekosistem Mangrove yang tidak dapat dikelola
pada
dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud
ayat (2) dicantumkan dalam rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Ekosistem Mangrove nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota.
Bagian KeemPat
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove