PORTAL REGULASIUU
UU No. 1 Tahun 1974
Tentang
Perkawinan
Sedang dibacaPasal 49Pasal 49 dari 67
☰Daftar Isi UU 1/197467 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →1Nomor
1974Tahun Terbit
67Total Pasal
6.7KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 49 dari 67
73%
TEKS RESMI
Pasal 49
(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus
keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.
(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak
tersebut.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AdopsiDasar hukum merujuk regulasi ini
Adopsi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks hubungan keluarga, perkawinan, atau kewarisan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…
Akibat Hukum PerceraianDasar hukum merujuk regulasi iniAkibat Hukum Perceraian adalah istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status, anak, harta, atau…
Akibat Hukum Perceraian terhadap AnakDasar hukum merujuk regulasi iniAkibat Hukum Perceraian terhadap Anak adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek yang…
Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta BersamaDasar hukum merujuk regulasi iniAkibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek…
Alasan PerceraianDasar hukum merujuk regulasi iniAlasan Perceraian adalah istilah yang berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibat hukumnya terhadap status, anak, harta, atau administrasi…
Alasan Sangat Mendesak Dispensasi KawinDasar hukum merujuk regulasi iniAlasan Sangat Mendesak Dispensasi Kawin adalah istilah yang digunakan dalam hukum perkawinan dan keluarga untuk menjelaskan aspek yang…
Anak di Luar PerkawinanDasar hukum merujuk regulasi iniAnak di Luar Perkawinan adalah konsep hukum keluarga yang berkaitan dengan pengasuhan, perlindungan, perwakilan, atau tanggung jawab terhadap…
Anak Luar KawinDasar hukum merujuk regulasi iniAnak Luar Kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang status hubungan perdatanya ditentukan oleh undang-undang dan…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 2. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 3. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 5. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional