UU No. 7 Tahun 1992

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito
berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu
memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank
Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan
menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan
Undang-undang tersendiri.

(2) Izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diberikan
oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

(3) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dipenuhi
persyaratan tentang:

a. susunan organisasi;

b. permodalan;

c. kepemilikan;

d. keahlian di bidang perbankan;

e. kelayakan rencana kerja; dan

f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri, setelah mendengar
pertimbangan Bank Indonesia.

(4) Untuk mendapatkan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat, di
samping memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), wajib dipenuhi pula persyaratan tentang tempat
kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di kecamatan.

(5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4), dengan memenuhi ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah, Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan
di ibukota kabupaten atau kotamadya, sepanjang di ibukota
kabupaten atau kotamadya dimaksud belum terdapat Bank
Perkreditan Rakyat.

(6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat
(5), dan tata cara perizinannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.