UU No. 7 Tahun 1992

(1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan
sengaja:

a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam
pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau
laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu
bank;

b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan
tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau rekening suatu bank;

c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan
atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank,
atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,
menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan
pembukuan tersebut,

diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan
sengaja:

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,
uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau
untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan
atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam
memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit
dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan
oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan
kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam
rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya
pada bank;

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam
Undang-undang ini dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).