UU No. 7 Tahun 2021

(1) Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. kesederhanaan;
c. efisiensi;
d. kepastian hukum;
e. kemanfaatan; dan
f. kepentingan nasional.
(21 Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang
berkelanjutan dan mendukung percepatan
pemulihan perekonomian ;
b. mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai
pembangunan nasional secara mandiri menuju
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan
sejahtera;
c. mewujudkan sistem perpajakan yang lebih
berkeadilan dan berkepastian hukum;
d. melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan
perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis
perpajakan; dan
e. meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis
yang meliputi:
a. perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OOg
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
b. perubahan ...
b. perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan;
c. perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OO9
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah;
d. pengaturan mengenai program pengungkapan
sukarela Wajib Pajak;
e. pengaturan mengenai pajak karbon; dan
f. perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai.
BAB II
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN