UU No. 7 Tahun 2021

(1) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta
bersih yang:
a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2O2O;
b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2O2O; dan
c. belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun
Pajak 2O2O,
kepada Direktur Jenderal Pajak.
(21 Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai harta dikurangi nilai utang.
(3) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun
Pajak 2O2O.
(4) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan
harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan:
a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun
Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2OI8,
Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2O2O;
b. tidak
b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun
Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019,
dan/atau Tahun Pajak 2O2O;
c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak
pidana di bidang perpajakan;
d. tidak sedang berada dalam proses peradilan atas
tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak
pidana di bidang perpajakan.