UU No. 7 Tahun 2021

(1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang telah
memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (6), berlaku ketentuan:
a. tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban
perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak
2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan
Tahun Pajak 2O2O, kecuali ditemukan data dan/atau
informasi lain mengenai harta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau
kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan
pengungkapan harta;
b. kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi,
Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau
pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali
atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi
tidak disetorkan; dan/atau
c. data .
trRESIDEN
c. data dan informasi yang bersumber dari surat
pemberitahuan pengungkapan harta dan
lampirannya yang diadministrasikan oleh
Kementerian Keuangan atau pihak lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan,
penyidikan, danf atau penuntutan pidana terhadap
Wajib Pajak.
(21 Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan' data
dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau
kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a:
a. nilai harta bersih yang belum atau kurang
diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai
penghasilan yang bersifat final pada Tahun
Pajak 2022; dan
b. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a:
1. dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
dengan tarif sebesar 3O%o (tiga puluh persen);
dan
2. dikenai sanksi administratif berupa bunga
sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (21
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
perubahannya,
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.