UU No. 7 Tahun 2021

(1) Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat
pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari
2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
(21 Surat pemberitahuan pengungkapan harta harus
dilampiri dengan:
a. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat
final;
b. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan
harta yang dilaporkan;
c. daftar utang;
d. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam
hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih
yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
e. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih
pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya
alam atau sektor energi terbarukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau
2. surat berharga negara,
dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan
harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (7) huruf a dan huruf c.
(3) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan
terhadap penyampaian surat pemberitahuan
pengungkapan harta oleh Wajib Pajak.
(41 Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui
terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang
diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur
Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan
surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(s) wajib ..
(5) Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak.
(6) Data dan informasi yang bersumber dari surat
pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya
yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau
pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana
terhadap Wajib Pajak.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan
harta bersih diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.