UU No. 7 Tahun 2021

(1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final.
(21 Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan
tarif dengan dasar pengenaan pajak.
(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebesar:
a. l2o/o (d:ua belas persen) atas harta bersih yang berada
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya
alam atau sektor energi terbarukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau
2. surat berharga negara;
b. l4yo (empat belas persen) atas harta bersih yang
berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya
alam atau sektor energi terbarukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan/atau
2. surat berharga negara;
c. 12%
c. l2o/o (dua belas persen) atas harta bersih yang berada
di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
2. diinvestasikanpada:
a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber
daya alam atau sektor energi terbarukan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara;
d. l4o/o (empat belas persen) atas harta bersih yang
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; dan
2. tidak diinvestasikan pada:
a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber
daya alam atau sektor energi terbarukan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan/atau
b) surat berharga negara;
atau
e. 18% (delapan belas persen) atas harta bersih yang
berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 yakni sebesar jumlah harta bersih yang belum
atau kurang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun
Pajak 2O2O.
(5) Nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung
besarnya jumlah harta bersih sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditentukan berdasarkan:
a. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara
kas; atau
b. harga perolehan, untuk harta selain kas atau setara
kas.
PRES!DEN