PORTAL REGULASIUUD
UUD 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sedang dibacaPasal I — Aturan TambahanPasal 77 dari 78
☰Daftar Isi Regulasi78 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →—Nomor
1945Tahun Terbit
78Total Pasal
200.0KTotal Dibaca
STRUKTUR UUD 194573 Pasal utama · 36 Pasal alfanumerik · 3 Aturan Peralihan · 2 Aturan Tambahan78 record terstruktur
Lihat 36 Pasal alfanumerik
Pasal 6APasal 7APasal 7BPasal 7CPasal 18APasal 18BPasal 20APasal 22APasal 22BPasal 22CPasal 22DPasal 22EPasal 23APasal 23BPasal 23CPasal 23DPasal 23EPasal 23FPasal 23GPasal 24APasal 24BPasal 24CPasal 25APasal 28APasal 28BPasal 28CPasal 28DPasal 28EPasal 28FPasal 28GPasal 28HPasal 28IPasal 28JPasal 36APasal 36BPasal 36C
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 77 dari 78
99%
ATURAN TAMBAHAN
TEKS RESMI
Pasal I — Aturan Tambahan
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
AbolisiTerkait Pasal I — Aturan Tambahan
Abolisi adalah tindakan Presiden yang meniadakan penuntutan pidana terhadap orang tertentu, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai…
Asas LegalitasTerkait Pasal I — Aturan TambahanAsas legalitas adalah prinsip hukum pidana yang mensyaratkan adanya dasar hukum pidana terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai…
Hak PrerogatifTerkait Pasal I — Aturan TambahanHak prerogatif adalah kewenangan khusus yang melekat pada Presiden berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan untuk mengambil keputusan tertentu…
Hukum AdatTerkait Pasal I — Aturan TambahanHukum adat adalah keseluruhan norma, kaidah, dan tata hukum yang hidup, berkembang, diakui, serta ditaati dalam suatu masyarakat…
Tindak Pidana AdatTerkait Pasal I — Aturan TambahanTindak Pidana Adat adalah tindak pidana yang bersumber dari hukum adat atau Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan…
AmnestiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniAmnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada orang atau kelompok orang tertentu yang mengakibatkan dihapuskannya seluruh akibat…
DiskriminasiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniDiskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan berdasarkan pembedaan tertentu yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan dan…
GrasiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniGrasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara