Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada orang atau kelompok orang tertentu yang mengakibatkan dihapuskannya seluruh akibat hukum pidana terhadap mereka, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada orang atau kelompok orang tertentu yang mengakibatkan dihapuskannya seluruh akibat hukum pidana terhadap mereka, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berikut pengertian Amnesti serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada orang atau kelompok orang tertentu yang mengakibatkan dihapuskannya seluruh akibat hukum pidana terhadap mereka, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengertian tersebut dapat dipahami dari Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.
Menurut Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, akibat pemberian amnesti adalah dihapuskannya semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang memperoleh amnesti.
Karakter utama amnesti meliputi:
Diberikan oleh Presiden;
Diberikan kepada orang atau kelompok orang tertentu;
Berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan;
Menghapuskan akibat hukum pidana terhadap penerima amnesti;
Diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
Diberikan berdasarkan kepentingan negara sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.
Amnesti tidak sama dengan grasi. Grasi pada dasarnya berhubungan dengan pengampunan terhadap pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana, sedangkan amnesti menghapus akibat hukum pidana terhadap orang yang memperoleh amnesti.
Amnesti juga berbeda dengan abolisi. UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 membedakan keduanya dengan menentukan bahwa amnesti menghapus akibat hukum pidana, sedangkan abolisi meniadakan penuntutan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Amnesti.
Pasal 14 ayat (2) merupakan dasar konstitusional utama pemberian amnesti di Indonesia. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 merupakan peraturan yang secara khusus mengatur amnesti dan abolisi. Berdasarkan basis data JDIH BPK, peraturan tersebut sampai saat ini berstatus berlaku. Peraturan ini harus dibaca dengan memperhatikan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah berlakunya kembali dan perubahan UUD 1945.
Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM→ Pasal 1 memberikan kewenangan kepada Presiden, atas kepentingan negara, untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana. Namun, pasal tersebut dibuat berdasarkan sistem konstitusi ketika UUD Sementara 1950 masih berlaku dan masih menyebut mekanisme nasihat Mahkamah Agung. Dalam sistem konstitusi yang berlaku sekarang, mekanisme tersebut harus dibaca bersama Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang secara tegas mensyaratkan pertimbangan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi.
Pasal 4 mengatur akibat hukum pemberian amnesti dan abolisi. Pemberian amnesti menghapuskan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang memperoleh amnesti. Sebaliknya, dalam abolisi, penuntutan terhadap orang yang memperoleh abolisi ditiadakan.
UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 pernah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 262/PUU-XXIII/2025. Pada 30 Januari 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Karena itu, putusan tersebut tidak membatalkan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Amnesti dalam situasi yang mungkin terjadi.
Sekelompok orang melakukan tindak pidana dalam suatu konflik yang mempunyai dimensi kepentingan negara. Setelah keadaan berubah dan pemerintah menilai terdapat kepentingan negara yang mendasari penyelesaian tertentu, Presiden mempertimbangkan pemberian amnesti kepada kelompok tersebut.
Sebelum amnesti diberikan, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.
Apabila amnesti kemudian diberikan secara sah, akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termasuk dalam cakupan keputusan amnesti tersebut dihapuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan uraian mengenai perkara tertentu.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Amnesti tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Amnesti dapat dibaca semua pengunjung.
Amnesti adalah pengampunan yang diberikan Presiden kepada orang atau kelompok orang tertentu yang mengakibatkan dihapuskannya akibat hukum pidana terhadap mereka.
Dalam memberikan amnesti, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945.
Presiden Republik Indonesia berwenang memberikan amnesti.
Namun, kewenangan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menentukan bahwa pemberian amnesti menghapuskan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang memperoleh amnesti.
Amnesti menghapuskan akibat hukum pidana terhadap penerimanya.
Abolisi berbeda karena akibat utamanya adalah ditiadakannya penuntutan terhadap orang yang memperoleh abolisi. Perbedaan tersebut disebut secara langsung dalam Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954.
Kelengkapan struktur: 100% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
