DPR Dukung Polri Usut Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Secara Transparan

JAKARTA, MIMBARBANGSA.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan profesional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Puan menilai penanganan perkara itu berkaitan dengan integritas penyelenggaraan negara dan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. DPR juga menekankan pentingnya memastikan kekuasaan negara digunakan berdasarkan hukum serta untuk kepentingan nasional.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan bahwa pengungkapan kasus dugaan penyadapan Presiden harus dilakukan melalui proses penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. DPR mengapresiasi langkah kepolisian dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik tersebut. Puan sekaligus mengingatkan potensi penyalahgunaan kewenangan negara untuk kepentingan politik maupun tindakan yang merugikan hak warga negara. Sikap tersebut disampaikan sebagai bagian dari perhatian DPR terhadap profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum.

Puan Ingatkan Aparat Penegak Hukum Harus Independen

Puan menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, dinamika politik yang dihadapi Indonesia harus disikapi dengan tetap menjaga integritas demokrasi dan penyelenggaraan negara. DPR mengaitkan persoalan itu dengan pentingnya menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil serta melindungi hak masyarakat. Karena itu, pengusutan dugaan penyadapan dinilai perlu dijalankan tanpa penyalahgunaan kekuasaan maupun intervensi kepentingan politik.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal resmi DPR, Puan juga menyoroti tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat membahayakan hak warga negara dan pimpinan nasional. Ia mengingatkan bahwa kewenangan penegakan hukum harus digunakan sesuai aturan, bukan untuk melakukan kriminalisasi atau membungkam suara kritis masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan bersamaan dengan pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026–2027. DPR menyatakan akan menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap mengutamakan hukum dan kepentingan nasional.

Empat Perwira Polri Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo sebelumnya telah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Berdasarkan laporan ANTARA dan keterangan yang dimuat dalam publikasi resmi DPR, empat personel kepolisian berinisial LSP, AS, EH, dan SU telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan mencakup dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik. Penetapan status tersangka tersebut merupakan tindakan penyidikan dan bukan putusan pengadilan yang membuktikan kesalahan seseorang.

Dalam keterangan yang dirangkum melalui saluran resmi DPR, dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan sasaran sejumlah pihak. Sasaran yang disebut dalam perkara tersebut meliputi Presiden, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa dasar proses penyelidikan atau penyidikan yang sah. Rincian keterlibatan setiap tersangka, motif, serta pertanggungjawaban pidananya masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Komisi III DPR Jadwalkan Rapat dengan Kapolri

Selain dukungan yang disampaikan Puan, Komisi III DPR RI telah merencanakan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis, 12 November 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa rapat tersebut akan membahas perkembangan penyidikan dan mengungkap pihak yang diduga memerintahkan penyadapan. DPR juga ingin memperoleh penjelasan mengenai motif serta pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang diduga terlibat. Rencana rapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum.

Menurut publikasi resmi DPR, rapat kerja itu juga diharapkan membahas mekanisme penggunaan sistem penyadapan oleh aparat penegak hukum. Komisi III ingin memastikan proses hukum tidak berhenti pada penetapan tersangka apabila masih terdapat fakta atau pihak lain yang perlu diselidiki. Pembahasan juga diarahkan pada perlindungan hak privasi dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan serupa pada masa mendatang. Hingga informasi yang diperiksa pada 10 November 2026, rapat tersebut masih berstatus agenda yang direncanakan, bukan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Percayakan Penanganan kepada Polri

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada Polri untuk mengusut perkara dugaan penyadapan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 4 November 2026 menyampaikan arahan Presiden agar pemeriksaan dilaksanakan secara objektif dan transparan. Presiden juga meminta agar proses penanganan perkara tidak mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Keterangan tersebut dipublikasikan melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Selanjutnya, pada 9 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden tidak membentuk satuan tugas khusus untuk menangani perkara tersebut. Menurut Yusril, penanganan dugaan penyadapan tetap dipercayakan kepada kepolisian melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang dimilikinya. Pernyataan pemerintah itu memperjelas bahwa proses hukum tetap berlangsung melalui institusi penegak hukum yang berwenang. Hingga saat ini, hasil akhir penyidikan maupun putusan pengadilan terhadap para tersangka belum dapat dinyatakan berdasarkan sumber yang diperiksa.

DPR Dorong Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan

Perhatian DPR terhadap kasus tersebut tidak hanya menyangkut pengusutan dugaan tindak pidana, tetapi juga upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan pada masa mendatang. Dalam keterangan kepada wartawan pada 10 November 2026, Puan menyampaikan bahwa DPR akan meminta penjelasan lebih lanjut melalui komisi terkait. Hasil pembahasan itu dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebutuhan penguatan aturan penyadapan. Namun, belum ada keputusan pembentukan atau perubahan undang-undang tertentu yang dapat dinyatakan sebagai hasil dari pembahasan tersebut.

Pengusutan perkara kini menjadi perhatian kepolisian, pemerintah, dan parlemen dalam kapasitas kelembagaan masing-masing. Penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan tetap harus dilakukan dengan mengedepankan alat bukti dan prosedur yang berlaku. Pada saat yang sama, fungsi pengawasan DPR menjadi penting untuk meminta pertanggungjawaban institusional tanpa mengambil alih kewenangan penyidik maupun pengadilan. Seluruh tersangka tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil dan perlindungan asas praduga tak bersalah.