PP Nomor 43 Tahun 2025

(1) Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan
Keuangan.
(21 Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
merupakan pelaku usaha sektor keuangan, terdiri atas:
a. lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, dan lembaga pembiayaan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan;
b. perusahaan pergadaian, lembaga penjaminan,
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan
pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara
layanan pendanaan bersama berbasis teknologi
informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan
pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib,
meliputi penyelenggara progrErm jaminan sosial,
.
penslun . . .
PRESIDEN
BLIK INDONESIA
pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan mengenai
pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang
bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang
dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku
usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di
sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan
lain baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor keuangan.
(3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang
merupakan pihak yang melakukan interaksi bisnis dengan
sektor keuangan, terdiri atas:
a. entitas yang melakukan pembukuan, baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. orang perorangan yang dipersyaratlan
menyampaikan Laporan Keuangan pada saat
melakukan interaksi bisnis dengan sektor keuangan;
dan/atau
c. orang perorangan yang wajib melakukan
berdasarkan ketentuan peraturan
pirundang-undangan di bidang perpajakan.
Pihak yang melakukan interaksi
l4l bisnis dengan sektor
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
pihak yang:
a. menjadi debitur perbankan;
b. menjadi debitur perusahaan atau lembaga
pembiayaan;
c. menjadi emiten dan/ atau perusahaan publik di pasar
modal;
d. menjadi emiten di pasar uang; dan
e. melakukan interaksi bisnis lain dengan sektor
keuangan.
Bagran . . .
ilrl,FITatrN
K INDONESIA
Bagian Kedua
Penyusunan Laporan Keuangan