PORTAL REGULASIPP
PP Nomor 55 Tahun 2025
Tentang
Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Sedang dibacaPasal 5Pasal 5 dari 21
☰Daftar Isi Regulasi21 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
55Nomor
2025Tahun Terbit
21Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 5 dari 21
24%
TEKS RESMI
Pasal 5
Tindak Pidana Adat yang terdapat pada Hukum yang Hidup
dalam Masyarakat harus memenuhi kriteria:
a. bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat;
b. diancam . . .
INDONESIA
b. diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban
adat;
c. tidak diatur dalam KUHP; dan
d. berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak
Pidana Adat di wilayah hukum adat tersebut.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Hukum Yang Hidup Dalam MasyarakatTerkait Pasal 5
Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang masih hidup, berlaku, diakui, dan dilaksanakan dalam suatu masyarakat…
Hukum AdatTerkait Pasal 5Hukum adat adalah keseluruhan norma, kaidah, dan tata hukum yang hidup, berkembang, diakui, serta ditaati dalam suatu masyarakat…
Tindak Pidana AdatTerkait Pasal 5Tindak Pidana Adat adalah tindak pidana yang bersumber dari hukum adat atau Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dan…
Asas LegalitasDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniAsas legalitas adalah prinsip hukum pidana yang mensyaratkan adanya dasar hukum pidana terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dikenai…
KewajibanDisebut dalam Pasal 5sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…
Tindak PidanaDisebut dalam Pasal 5Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Pengertian tersebut tercantum dalam…
SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045