PP Nomor 55 Tahun 2025

Lembaga Adat mengajukan permohonan kepada ketua
pengadilan negeri melalui kepala kejalsaan negeri untuk
mendapatkan penetapan pengadilan terhadap hasil
musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Pasal 17, atau Pasal 18 tanpa dikenakan biaya.
Pasal 2 1
Perkara Tindak Pidana Adat tidak dapat diproses dalam
peradilan pidana, dalam hal:
a. pelaku telah selesai melaksanakan pemenuhan
kewajiban adat;
b.Setiap...
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
b. Setiap Orang yang dinyatakan tidak melakukan
Tindak Pidana Adat dan telah dibebaskan dari
pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18; atau
c. perbuatan yang dilakukan bukan merupakan Tindak
Pidana Adat.
Pasal22
(1) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan hasil
keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
Tindak Pidana Adat diselesaikan berdasarkan hukum
acara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Dalam hal Tindak Pidana Adat diselesaikan
berdasarkan hukum acara pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim
dapat menjatuhkan putusan:
a. ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana
denda kategori II dalam KUHP, dalam hal Tindak
Pidana Adat dilakukan oleh orang perseorzrngan;
atau
b. ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam hal Tindak Pidana
Adat dilakukan oleh korporasi.
(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan kepada korban dan/atau Masyarakat
Hukum Adat setempat.
(4) Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat tidak dipenuhi, penggantian dari ganti rugi
l2l
dilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP