PP Nomor 55 Tahun 2025

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat adalah hukum
adat yang menentukan bahwa seseorang yang
melakukan perbuatan tertentu patut dipidana.
2. Tindak Pidana Adat adalah tindak pidana atas dasar
Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya
dising[at KUHP adalah Undang-Undang yang mengatur
mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat
yang secara turun temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul
leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah
dan lingkungan hidup, dan memiliki sistem nilai yang
menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan
hukum.
7. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan, baik
yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah
tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah
Masyarakat Hukum Adat dengan wilayah hukum
adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur,
mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat,
kebiasaan, dan hukum adat.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk
korporasi.
Pasal 2...
rf;I.:EltrtrN
UK INDONESIA