PP Nomor 55 Tahun 2025

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah mengenai Tindak Pidana Adat
kepada Menteri untuk dilakukan pemeriksaan.
(21 Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah mengenai
Tindak Pidana Adat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian dari tahap penyusunzrn
Rancangan Peraturan Daerah.
(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanalan
setelah pen5rusunan Rancangan Peraturan Daerah
bersama dengan perangkat daerah dan
sebelum diajukan ke tahap penJrusunan
berupa pengharmonisasian, pemantapan, dan
pembulatan konsepsi.
(41 Tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (3) berlaku mutatis mutandis
pada tahap penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memastikan Tindak Pidana Adat
yang diatur telah sesuai dengan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(6) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Menteri mengikutsertakan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri.
(7) Pemeriksaan...
i:1il-sFITEI-N
INDONESIA
(71 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diterima.