Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Secara normatif, Akta Pemberian Hak Tanggungan harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:
Pasal 1 dan ketentuan APHT — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 4/1996 berstatus berlaku. Pembebanan, pendaftaran, peralihan, dan eksekusi hak tanggungan harus dibaca bersama peraturan pertanahan dan aturan pelaksana yang berlaku.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
♛
Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
01
Pasal 1 dan ketentuan APHT — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam entri Kamus Hukum ini.
02
Catatan penerapan
UU 4/1996 berstatus berlaku. Pembebanan, pendaftaran, peralihan, dan eksekusi hak tanggungan harus dibaca bersama peraturan pertanahan dan aturan pelaksana yang berlaku.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
♛
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam situasi yang mungkin terjadi.
01
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan, terdapat fakta yang menunjukkan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan pelunasan piutangnya. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Akta Pemberian Hak Tanggungan. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
♛
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
01
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah: Sumber Resmi↗
FAQ Hukum Praktis + PREMIUM
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dibaca semua pengunjung.
QApa yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan?
A
Akta Pemberian Hak Tanggungan pada pokoknya berarti akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan pelunasan piutangnya.
QApa dasar hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan?
A
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan APHT — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
QApakah pengertian Akta Pemberian Hak Tanggungan selalu sama dalam semua peraturan?
A
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam konteks UU 4/1996 tentang Hak Tanggungan; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau akibat hukum yang berbeda.
QMengapa Akta Pemberian Hak Tanggungan penting dipahami?
A
Istilah ini membantu memahami pihak, tindakan, hak, kewajiban, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hak Tanggungan.
♛
1 pertanyaan dan jawaban lanjutan tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.
Akta Pemberian Hak TanggunganHak TanggunganHukum IndonesiaHukum Jaminan Kebendaan
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Akta Pemberian Hak Tanggungan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Akta Pemberian Hak Tanggungan? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.