Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai ketentuan.
Berikut pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai ketentuan.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 3/2024 merupakan perubahan kedua atas UU 6/2014; gunakan naskah perubahan terbaru untuk membaca ketentuan desa secara utuh.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024, terdapat fakta yang menunjukkan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai ketentuan. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dapat dibaca semua pengunjung.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada pokoknya berarti rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa sesuai ketentuan.
Sumber utama yang digunakan dalam entri ini adalah Ketentuan keuangan desa — Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dalam konteks UU Desa sebagaimana diubah UU 3/2024; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup atau konsekuensi hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu pembaca memahami pihak, tindakan, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Desa.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.