Pasal 1 dan ketentuan kewarganegaraan terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Asas Ius Sanguinis dalam entri Kamus Hukum ini.
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Asas Ius Sanguinis merupakan istilah penting dalam hukum kewarganegaraan. Entri ini membantu pembaca memahami pengertian, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.
Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah.
Berikut pengertian Asas Ius Sanguinis serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah.
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Asas Ius Sanguinis.
Ketentuan tersebut menjadi rujukan utama untuk memahami Asas Ius Sanguinis dalam entri Kamus Hukum ini.
UU 12/2006 berstatus berlaku dan mengatur siapa yang menjadi WNI, cara memperoleh, kehilangan, serta memperoleh kembali kewarganegaraan.
Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.
Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.
Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Asas Ius Sanguinis dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh hipotetis — Dalam suatu keadaan yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat fakta yang berkaitan dengan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Apabila unsur, persyaratan, kewenangan, dan prosedur yang ditentukan hukum terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Asas Ius Sanguinis. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku dan fakta konkret.
Jelajahi konteks hukum yang terhubung dengan Asas Ius Sanguinis tanpa harus memulai pencarian dari awal.
Tautan dokumen sumber hukum yang dapat ditelusuri secara bebas. Pencantuman tautan tidak berarti semua isi artikel otomatis sudah diverifikasi.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia: Sumber Resmi↗
Pertanyaan dan jawaban dasar tentang Asas Ius Sanguinis dapat dibaca semua pengunjung.
Asas Ius Sanguinis pada pokoknya berarti asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau hubungan darah.
Rujukan utama entri ini adalah Pasal 1 dan ketentuan kewarganegaraan terkait — Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Tidak selalu. Entri ini menjelaskan Asas Ius Sanguinis dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; peraturan lain dapat memberi ruang lingkup, persyaratan, prosedur, atau akibat hukum yang berbeda.
Istilah ini membantu memahami pihak, hak, kewajiban, kewenangan, prosedur, atau akibat hukum yang relevan dalam Hukum Kewarganegaraan.
Kelengkapan struktur: 95% · Indikator konten, bukan persetujuan hukum
Aktifkan notifikasi untuk menerima berita terkini dan informasi penting langsung di perangkat Anda.
Hubungkan istilah dengan regulasi, simpan ke koleksi, beri catatan, dan lanjutkan riset dengan fitur Premium.
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Asas Ius Sanguinis? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.