KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Banding Administratif

Administrasi Negara & Pelayanan Publik›Administrasi Pemerintahan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

91 ViewsHuruf B

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Banding Administratif merupakan istilah penting dalam administrasi pemerintahan & layanan publik. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Banding Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Banding Administratif serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Banding Administratif adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Banding Administratif harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama adalah UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik. Untuk keterbukaan informasi digunakan UU 14/2008; untuk Ombudsman digunakan UU 37/2008. Sengketa TUN mengikuti hukum acara peradilan tata usaha negara.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Banding Administratif.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sumber Resmi

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Sumber Resmi

Glosarium Peraturan JDIH BPK

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Banding Administratif dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Dalam sebuah perkara di pengadilan muncul persoalan mengenai “Banding Administratif”. Para pihak menyampaikan dalil dan bukti, sedangkan hakim menilai keterkaitannya dengan aturan yang berlaku. Istilah tersebut tidak cukup disebut sebagai label; penerapannya bergantung pada fakta yang terbukti, kewenangan forum, dan ketentuan acara yang relevan.