KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Benda Persediaan dalam Fidusia

Perdata›Jaminan Fidusia

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf B

Benda Persediaan dalam Fidusia merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Benda Persediaan dalam Fidusia merupakan istilah penting dalam hukum jaminan kebendaan. Entri ini membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, dan penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Benda Persediaan dalam Fidusia serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Benda Persediaan dalam Fidusia adalah benda yang menjadi persediaan dan dapat dialihkan dalam kegiatan usaha biasa sesuai syarat yang diatur dalam undang-undang fidusia.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial yang disusun dengan merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk penerapan pada perkara atau kebijakan tertentu, pengertian harus dibaca bersama rumusan pasal, perubahan peraturan, putusan pengadilan yang relevan, dan fakta konkret.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Benda Persediaan dalam Fidusia harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Ketentuan benda persediaan — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Benda Persediaan dalam Fidusia dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Benda Persediaan dalam Fidusia.

Ketentuan benda persediaan — Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Ketentuan ini menjadi rujukan utama untuk memahami Benda Persediaan dalam Fidusia dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 42/1999 berstatus berlaku. Ketentuan eksekusi dan cidera janji harus dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perkembangan putusan terkait.

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Benda Persediaan dalam Fidusia dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam situasi yang tunduk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat fakta yang menunjukkan benda yang menjadi persediaan dan dapat dialihkan dalam kegiatan usaha biasa sesuai syarat yang diatur dalam undang-undang fidusia. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Benda Persediaan dalam Fidusia.

Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.