KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Delik Aduan

Pidana›Hukum Pidana Materiil

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1.0K ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari orang atau pihak yang secara khusus diberi hak oleh undang-undang.

Pengertian Singkat

Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari orang atau pihak yang secara khusus diberi hak oleh undang-undang.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Delik Aduan serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari orang atau pihak yang secara khusus diberi hak oleh undang-undang.

Artinya, keberadaan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana belum dengan sendirinya memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan apabila undang-undang menentukan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana aduan.

Pasal 24 KUHP Nasional menegaskan dua prinsip utama. Pertama, dalam keadaan tertentu pelaku hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Kedua, suatu tindak pidana hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana aduan apabila sifat tersebut dinyatakan secara tegas dalam undang-undang.

Pengaduan berbeda dari sekadar pemberitahuan mengenai adanya dugaan tindak pidana. Pasal 28 KUHP menentukan bahwa pengaduan dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan sekaligus permohonan agar dilakukan penuntutan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal pula istilah delik aduan absolut, yaitu tindak pidana yang pada prinsipnya hanya dapat diproses apabila pihak yang secara khusus ditentukan undang-undang mengajukan pengaduan. Contohnya antara lain tindak pidana tertentu di bidang kesusilaan seperti perzinaan atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang pengadunya dibatasi oleh KUHP.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Delik Aduan harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP - Mengatur prinsip dasar Tindak Pidana Aduan: Dalam hal tertentu, pelaku hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan sifat tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang.
Pasal 25 KUHP - Mengatur pihak yang berhak mengadu apabila korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun: Pada prinsipnya pengaduan dilakukan oleh orang tua atau wali, dengan pengaturan lebih lanjut apabila orang tua atau wali tidak tersedia atau justru merupakan pihak yang harus diadukan.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →Baca Pasal 24 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Delik Aduan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP - Mengatur prinsip dasar Tindak Pidana Aduan. Dalam hal tertentu, pelaku hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan sifat tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang.

Pasal 25 KUHP - Mengatur pihak yang berhak mengadu apabila korban tindak pidana aduan belum berumur 16 tahun. Pada prinsipnya pengaduan dilakukan oleh orang tua atau wali, dengan pengaturan lebih lanjut apabila orang tua atau wali tidak tersedia atau justru merupakan pihak yang harus diadukan.

Pasal 26 KUHP - Mengatur pengaduan apabila korban berada di bawah pengampuan. Dalam keadaan tertentu pengaduan dapat dilakukan oleh pengampu, suami atau istri korban, maupun keluarga sedarah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 27 KUHP - Jika korban tindak pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali sebelumnya korban secara tegas menyatakan tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 28 KUHP - Pengaduan dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 29 KUHP - Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu

6 bulan sejak pihak yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana apabila bertempat tinggal di wilayah Indonesia; atau 9 bulan apabila pihak yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia.

Pasal 30 KUHP - Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 bulan sejak pengaduan diajukan. Pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Ketentuan umum mengenai Tindak Pidana Aduan dengan demikian terdapat dalam Pasal 24 sampai Pasal 30 KUHP Nasional. BPSDM Hukum Kementerian Hukum juga menjelaskan rangkaian ketentuan tersebut sebagai dasar pengaturan tindak pidana aduan dalam KUHP.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Delik Aduan dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Tindak pidana memerlukan pengaduan

A diduga melakukan suatu tindak pidana terhadap B. Pasal yang mengatur perbuatan tersebut secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana itu hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan korban.

Apabila B atau pihak lain yang secara hukum berhak mengadu belum mengajukan pengaduan, syarat pengaduan untuk penuntutan belum terpenuhi.
Contoh 2 — Pengaduan diajukan dalam tenggang waktu

C mengetahui pada 1 Februari bahwa dirinya menjadi korban tindak pidana aduan. C bertempat tinggal di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 29 KUHP, hak pengaduannya tunduk pada tenggang waktu 6 bulan sejak C mengetahui adanya tindak pidana tersebut.
Contoh 3 — Pengaduan ditarik kembali

D mengajukan pengaduan atas suatu tindak pidana aduan. Satu bulan kemudian, D memutuskan menarik kembali pengaduannya.

Pasal 30 KUHP memungkinkan penarikan kembali selama dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak pengaduan diajukan. Setelah ditarik kembali, pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.