KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Delik

Pidana›Hukum Pidana Materiil

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1.0K ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Delik adalah istilah dalam hukum pidana yang digunakan untuk menunjuk perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dan dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila seluruh unsur yang dipersyaratkan hukum terpenuhi.

Pengertian Singkat

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Delik serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam KUHP Nasional, istilah yang secara resmi digunakan adalah Tindak Pidana. Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Pasal 12 ayat (2) menambahkan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ayat (3) menegaskan bahwa setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar.

Dengan demikian, istilah delik tidak boleh dipahami hanya sebagai perbuatan yang dianggap buruk atau merugikan. Harus terdapat dasar hukum dan unsur-unsur yang dapat dibuktikan.

Delik juga perlu dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Terpenuhinya unsur suatu tindak pidana merupakan satu tahap analisis, sedangkan apakah pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan persoalan berikutnya. Pasal 36 KUHP antara lain menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesengajaan atau kealpaan.

Dalam kajian hukum pidana, delik dapat diklasifikasikan antara lain menjadi delik formil, delik materiil, delik aduan, delik biasa, delik sengaja, dan delik karena kealpaan, tergantung unsur dan karakter perbuatannya.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Delik harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 12.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Pasal 24.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →Baca Pasal 12 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Delik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana — Pasal 12. Menentukan pengertian Tindak Pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan serta mensyaratkan sifat melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 — Pasal 24. Mengatur Tindak Pidana Aduan, yaitu dalam keadaan tertentu pelaku hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Undang-undang harus menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana merupakan tindak pidana aduan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 — Pasal 36. Mengatur dasar pertanggungjawaban pidana. Setiap orang pada prinsipnya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Tindak pidana karena kealpaan dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.

Baca Regulasi di MIMBAR HUKUM Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023. Penjelasan KUHP Nasional juga mengenal pembedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, yang merupakan salah satu klasifikasi delik yang lazim dipakai dalam ilmu hukum pidana.

Catatan: KUHP Nasional berstatus berlaku dan mulai efektif pada 2 Januari 2026.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

3 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Delik dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Perbuatan memenuhi unsur delik

A secara sengaja mengambil telepon genggam milik B tanpa izin dengan maksud menguasainya secara melawan hukum.

Untuk menentukan apakah perbuatan A merupakan suatu delik, aparat penegak hukum harus mencocokkan fakta tersebut dengan seluruh unsur tindak pidana yang relevan. Tidak cukup hanya menyimpulkan bahwa tindakan A merugikan B.

Contoh 2 — Unsur tindak pidana tidak terpenuhi

C membawa tas yang bentuknya sama dengan tas miliknya dari sebuah ruang rapat. Setelah sampai di rumah, C baru menyadari bahwa tas tersebut ternyata milik D dan kemudian segera mengembalikannya.

Situasi ini tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai suatu delik tertentu. Unsur-unsur tindak pidana, termasuk keadaan batin yang dipersyaratkan oleh ketentuan terkait, harus diperiksa terlebih dahulu.

Contoh 3 — Delik aduan

Dalam suatu tindak pidana yang oleh undang-undang secara tegas ditentukan sebagai tindak pidana aduan, korban tidak mengajukan pengaduan.

Dalam keadaan demikian, penuntutan bergantung pada ketentuan mengenai pengaduan karena Pasal 24 KUHP menetapkan bahwa tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang.