KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Delik Materiil

Pidana›Hukum Pidana Materiil

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

1.1K ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Delik materiil adalah tindak pidana yang rumusannya menitikberatkan pada timbulnya akibat tertentu yang dilarang, sehingga tindak pidana dianggap selesai ketika akibat tersebut benar-benar terjadi.

Pengertian Singkat

Delik materiil adalah tindak pidana yang rumusannya menitikberatkan pada timbulnya akibat tertentu yang dilarang, sehingga tindak pidana dianggap selesai ketika akibat tersebut benar-benar terjadi.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Delik Materiil serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Delik materiil adalah tindak pidana yang rumusannya menitikberatkan pada timbulnya akibat tertentu yang dilarang, sehingga tindak pidana dianggap selesai ketika akibat tersebut benar-benar terjadi.

Dengan demikian, yang menjadi perhatian utama bukan hanya tindakan yang dilakukan pelaku, tetapi juga hasil atau akibat dari tindakan tersebut.

Sebagai contoh klasik, pembunuhan merupakan delik materiil karena unsur yang menjadi akibat terlarang adalah hilangnya nyawa orang lain. Mahkamah Konstitusi pernah menjelaskan bahwa apabila korban belum meninggal, perbuatan tersebut belum merupakan pembunuhan yang selesai, meskipun dalam keadaan tertentu dapat dipersoalkan berdasarkan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana.

Delik materiil harus dibedakan dari delik formil. Pada delik formil, titik beratnya berada pada perbuatan yang dilarang. Sementara pada delik materiil, titik beratnya berada pada akibat yang ditimbulkan.

Istilah delik materiil juga tidak boleh disamakan dengan hukum pidana materiil. Delik materiil merupakan klasifikasi tindak pidana berdasarkan cara perumusannya, sedangkan hukum pidana materiil merupakan keseluruhan aturan mengenai perbuatan yang dapat dipidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Delik Materiil harus dibaca terutama berdasarkan ketentuan berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: KUHP Nasional menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana di Indonesia dan berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal 458 KUHP — Pembunuhan: Pasal 458 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur perbuatan merampas nyawa orang lain sebagai pembunuhan.

Buka UU Nomor 1 Tahun 2023 →Baca Pasal 458 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Delik Materiil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

KUHP Nasional menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana di Indonesia dan berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHP memuat berbagai rumusan tindak pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat tertentu.

Pasal 458 KUHP — Pembunuhan

Pasal 458 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur perbuatan merampas nyawa orang lain sebagai pembunuhan. Unsur hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang harus terjadi agar tindak pidana pembunuhan selesai. Karena itu, pembunuhan merupakan contoh umum delik materiil.

Pasal 308 ayat (1) KUHP — Kebakaran, Ledakan, atau Banjir

Pasal 308 ayat (1) KUHP mengatur perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Rumusan tersebut menunjukkan pentingnya akibat dalam menentukan terpenuhinya tindak pidana. Mahkamah Konstitusi mencatat unsur akibat dalam Pasal 308 ketika membahas batas antara bahaya terhadap keamanan umum dan keamanan perorangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017

Mahkamah Konstitusi menjelaskan perbedaan delik formil dan delik materiil. Delik formil menekankan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil menekankan pada akibat yang dilarang. Dalam delik materiil, suatu tindak pidana dianggap ada apabila akibat yang ditentukan dalam rumusan undang-undang telah terjadi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVI/2018

Dalam putusan ini terdapat penjelasan bahwa delik materiil merupakan perbuatan yang menjadi delik ketika akibat terlarang dari perbuatan tersebut muncul. Pembunuhan digunakan sebagai salah satu contoh untuk menjelaskan konstruksi delik materiil.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Delik Materiil dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh 1 — Pembunuhan

A dengan sengaja melakukan tindakan terhadap B dengan tujuan menghilangkan nyawa B. Akibat tindakan tersebut, B meninggal dunia.

Apabila seluruh unsur Pasal 458 KUHP terpenuhi, meninggalnya B merupakan akibat terlarang yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana pembunuhan.
Contoh 2 — Akibat yang Dilarang Belum Terjadi

C melakukan tindakan dengan maksud membunuh D, tetapi D berhasil mendapatkan pertolongan medis dan tetap hidup.

Dalam situasi tersebut, unsur akibat berupa hilangnya nyawa belum terjadi sehingga pembunuhan sebagai delik selesai belum terpenuhi. Namun, perbuatan C dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan ketentuan mengenai percobaan tindak pidana, apabila seluruh persyaratan hukumnya terpenuhi.
Contoh 3 — Kebakaran yang Membahayakan Keamanan Umum

E melakukan suatu perbuatan yang kemudian mengakibatkan kebakaran besar dan kebakaran tersebut membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.

Dalam pemeriksaan perkara, tidak cukup hanya dibuktikan tindakan E. Harus diperiksa pula apakah tindakan tersebut benar-benar menyebabkan kebakaran dan menimbulkan akibat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 308 KUHP.