KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Diskresi Kepolisian

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

64 ViewsHuruf D

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Diskresi Kepolisian merupakan istilah penting dalam hukum kepolisian. Entri ini dirancang untuk membantu pembaca memahami makna, ruang lingkup, dasar hukum, serta penggunaannya dalam konteks hukum Indonesia.

Pengertian Singkat

Diskresi Kepolisian adalah kewenangan pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan hukum dan kode etik.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Diskresi Kepolisian serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Diskresi Kepolisian adalah kewenangan pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan hukum dan kode etik.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Diskresi Kepolisian harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Pasal 18 — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Diskresi Kepolisian dalam entri Kamus Hukum ini.
Catatan penerapan: UU 2/2002 menjadi dasar utama kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; baca bersama perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Buka UU Nomor 2 Tahun 2002 →Baca Pasal 18 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Diskresi Kepolisian.

Pasal 18 — Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ketentuan ini menjadi sumber hukum utama untuk memahami Diskresi Kepolisian dalam entri Kamus Hukum ini.

Catatan penerapan

UU 2/2002 menjadi dasar utama kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia; baca bersama perubahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

1 rujukan tambahan masih berupa kandidat/perlu pemeriksaan. Bunyi pasalnya tidak ditampilkan sebagai kutipan terverifikasi.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Diskresi Kepolisian dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu situasi yang tunduk pada UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat fakta yang menunjukkan kewenangan pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan yang sangat perlu dengan tetap memperhatikan hukum dan kode etik. Apabila unsur dan persyaratan hukumnya terpenuhi, keadaan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Diskresi Kepolisian. Contoh ini bersifat hipotetis untuk pendidikan hukum, bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Penilaian kasus nyata harus berdasarkan naskah hukum yang berlaku, alat bukti, kewenangan lembaga, dan keadaan faktual.