KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Jaminan Kesehatan Nasional

Kesehatan, Pangan & Produk Halal›Hak Pasien & Pelayanan Kesehatan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

8 ViewsHuruf J

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan istilah penting dalam kesehatan & pasien. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan istilah penting dalam kesehatan & pasien. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks penggunaan, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Jaminan Kesehatan Nasional serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

Jaminan Kesehatan Nasional adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks pelayanan kesehatan, hak pasien, atau tanggung jawab tenaga/fasilitas kesehatan. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat hukumnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku serta fakta konkret. Dalam praktik, istilah ini perlu dibaca bersama dokumen, hubungan para pihak, dan tahapan proses hukum yang relevan.

Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Jaminan Kesehatan Nasional harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama adalah UU 17/2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Penilaian terhadap pelayanan kesehatan harus memperhatikan standar profesi, standar pelayanan, informed consent, rekam medis, kewenangan tenaga kesehatan, dan fakta medis.

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

JDIH BPK — Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sumber Resmi

JDIH BPK — Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan

Sumber Resmi

Glosarium Peraturan JDIH BPK

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jaminan Kesehatan Nasional dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta atau dokumen yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk menilai penerapannya, perlu diperiksa kronologi, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan yang berlaku dalam konteks kesehatan & pasien. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu.