KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM

Jurusita

Acara & Peradilan›Aparatur Peradilan

Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.

85 ViewsHuruf J

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

Jurusita merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Pengertian Singkat

Jurusita merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.

Definisi Lengkap

Berikut pengertian Jurusita serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.

pejabat pengadilan yang menjalankan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan tindakan pelaksanaan lain yang menjadi kewenangannya menurut hukum acara.

Pengertian Menurut Peraturan

Secara normatif, Jurusita harus dipahami dengan membaca ketentuan hukum yang dirujuk berikut:

Rujukan utama adalah UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan organisasi peradilan, termasuk UU 49/2009 untuk Peradilan Umum. Tugas konkret panitera dan jurusita mengikuti peraturan peradilan dan hukum acara yang berlaku.

Buka UU Nomor 48 Tahun 2009 →

Unsur / Syarat Hukum PREMIUM

Analisis unsur dan syarat hukum tersedia untuk Member Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Dasar Hukum

Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jurusita.

Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Sumber Resmi

Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009

Sumber Resmi

Jelajahi Portal Regulasi →

Bunyi Pasal dan Dasar Hukum Terverifikasi

Istilah hukum umum · Pasal hanya ditampilkan lengkap apabila hubungan dan sumbernya sudah ditinjau editor serta tersedia di Regulation Core.

Belum ada kutipan pasal yang telah ditinjau dan cocok dengan naskah yang tersimpan. Pemetaan masih memerlukan verifikasi editorial; rujukan pada bagian Dasar Hukum dapat digunakan sebagai informasi awal.

Rujukan ini bersifat informasi hukum, bukan penetapan pasal untuk perkara konkret. Penerapan hukum bergantung pada fakta, waktu kejadian, aturan khusus, perubahan, dan putusan yang relevan.

Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM

Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di MIMBAR HUKUM Premium.Aktifkan Premium untuk membaca bagian ini secara lengkap.

Buka Premium

Contoh

Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jurusita dalam situasi yang mungkin terjadi.

Contoh Penerapan

Contoh hipotetis: Penyidik menerima laporan tentang peristiwa yang diduga berkaitan dengan “Jurusita”. Mereka mengumpulkan keterangan, dokumen, dan barang bukti lalu mencocokkan fakta dengan unsur hukum istilah tersebut. Status atau akibat pidana baru dapat ditentukan setelah unsur, kewenangan, prosedur, dan bukti yang relevan benar-benar terpenuhi.