J
KAMUS HUKUM MIMBAR HUKUM
Jurusita
Acara & Peradilan›Aparatur Peradilan
Definisi lengkap, dasar hukum, contoh penerapan, putusan, prosedur, dan relasi untuk memahami istilah hukum Indonesia secara praktis.
Jurusita merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Pengertian Singkat
Jurusita merupakan salah satu istilah hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, pemberitaan, dokumen, transaksi, atau proses peradilan. Entri ini menjelaskan pengertian, konteks, dasar hukum, contoh hipotetis, dan istilah terkait secara ringkas.
Definisi Lengkap
Berikut pengertian Jurusita serta konteks penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia.
pejabat pengadilan yang menjalankan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan tindakan pelaksanaan lain yang menjadi kewenangannya menurut hukum acara.
Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk pendidikan hukum dan bukan kutipan verbatim dari satu pasal.
Unsur / Syarat Hukum PREMIUM
Analisis unsur tersedia untuk Member Premium.Buka Premium →
Dasar Hukum
Dasar hukum berikut menunjukkan ketentuan yang paling relevan dengan Jurusita.
Sumber resmi — Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Penjelasan Dasar Hukum PREMIUM
Penjelasan pasal dan relevansinya tersedia di Premium.Buka Premium →
Contoh
Contoh berikut bersifat ilustratif untuk membantu memahami penerapan Jurusita dalam situasi yang mungkin terjadi.
Contoh Penerapan
Contoh hipotetis — Dalam suatu persoalan terdapat fakta yang berkaitan dengan Jurusita. Untuk menilai apakah istilah Jurusita tepat digunakan, perlu diperiksa kronologi, dokumen, bukti, hubungan para pihak, kewenangan lembaga, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks Aparatur Peradilan. Contoh ini bersifat edukatif dan bukan pendapat hukum untuk perkara tertentu.
Yang Bukan Termasuk PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Akibat Hukum PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Hak dan Kewajiban PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Apa yang Harus Dilakukan? PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Dokumen yang Dibutuhkan PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Perbedaan dengan Istilah Lain PREMIUM
Bagian ini merupakan analisis lanjutan MIMBAR HUKUM Premium.Buka Premium →
Istilah Terkait
Beberapa istilah hukum berikut memiliki hubungan dengan Jurusita dan dapat membantu memperluas pemahaman pembaca.
Sumber Resmi
Rujukan resmi yang digunakan untuk memeriksa dan menyusun istilah hukum ini.
Sumber resmi — UU 48/2009: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793
Sumber resmi — UU 49/2009: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38794
FAQ
Berikut pertanyaan yang sering diajukan mengenai Jurusita beserta jawaban ringkasnya.
QApa yang dimaksud dengan Jurusita?
A
pejabat pengadilan yang menjalankan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan tindakan pelaksanaan lain yang menjadi kewenangannya menurut hukum acara.
QApa dasar hukum Jurusita?
A
Rujukan utama entri ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Ketentuan spesifik harus ditentukan menurut konteks, fakta, dan perkembangan hukum yang berlaku.
QApakah Jurusita selalu mempunyai arti yang sama dalam setiap perkara?
A
Tidak selalu. Makna dan akibat hukum suatu istilah dapat bergantung pada bidang hukum, jenis perkara, hubungan para pihak, tahap proses, dan peraturan khusus yang berlaku.
QApa yang perlu diperiksa ketika menghadapi persoalan terkait Jurusita?
A
Periksa kronologi, dokumen, bukti, pihak yang terlibat, kewenangan lembaga, tenggat waktu, serta peraturan terbaru yang secara khusus mengatur persoalan tersebut.
QApakah contoh Jurusita dalam Kamus Hukum merupakan nasihat hukum?
A
Tidak. Contoh bersifat hipotetis dan edukatif. Perkara nyata harus dinilai berdasarkan fakta, bukti, hukum yang berlaku, dan bila diperlukan pendampingan profesional.
Riwayat Pembaruan
- 30 September 2026 — Struktur diperbarui ke MBG MBG MBG MASTER TEMPLATE ISTILAH HUKUM V2 dan dilengkapi melalui Quality Audit & Mass Upgrade Engine.
Status mutu: 95% · PREMIUM-READY
Jelajahi Huruf JIstilah hukum lainnya
Lihat semua →INDEKS HUKUM (A–Z)Jelajahi seluruh istilah hukum berdasarkan abjad
Lihat Indeks →Jelajahi KategoriAcara & Peradilan →
Diskusi & Komentar
Ada pertanyaan atau pendapat mengenai Jurusita? Sampaikan di sini.
Catatan edukasi: uraian ini membantu memahami konsep hukum secara umum. Penerapan pada perkara konkret dapat berbeda menurut fakta, alat bukti, status peraturan, putusan pengadilan, serta kewenangan lembaga yang menangani.